BEM FE UI Dukung Kenaikan Harga BBM Bersubsidi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahasiswa UI berunjukrasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (12/3). Mereka meminta agar UU BHP segera dicabut dan mendukung upaya judicial review terhadap UU BHP. TEMPO/Wahyu Setiawan

    Mahasiswa UI berunjukrasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (12/3). Mereka meminta agar UU BHP segera dicabut dan mendukung upaya judicial review terhadap UU BHP. TEMPO/Wahyu Setiawan

    TEMPO.CO, Depok - Seperti melawan arus, saat banyak mahasiswa menentang pengurangan subsidi bahan bakar minyak, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (BEM FE UI) Muhammad Mulyawan Tuankotta mengatakan organisasinya mendukung kebijakan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla menaikkan harga BBM bersubsidi. BEM FE UI menilai langkah pemerintah itu akan menyelamatkan anggaran jumbo yang selama ini hanya dialokasikan untuk subsidi BBM.

    "Kami mendukung kebijakan pemerintah. Ada tujuan lain di balik kebijakan itu, yaitu penyelamatan anggaran," kata Mulyawan saat ditemui di Sekretariat BEM FE UI, Selasa, 18 November 2014. (Baca: Harga BBM Naik, Mahasiswa Mulai Menggelar Demo)

    Menurut dia, organisasinya telah mengkaji upaya penyelamatan anggaran yang bisa dilakukan dengan mengurangi subsidi BBM sejak 2011. Dalam kajian itu, mereka menemukan beberapa alasan kenaikan harga BBM bersubsidi harus didukung. Pertama, subsidi BBM semakin membengkak, sehingga membebani APBN dan mengurangi peruntukan bagi bidang lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

    "Anggaran dari pencabutan subsidi bisa direalokasikan pada program-program yang riil, seperti Kartu Indonesia Sehat dan lainnya," katanya. (Baca: Harga BBM Naik, Polisi Siaga I)

    Menurut dia, pengurangan subsidi BBM akan menyelamatkan APBN dan neraca pembayaran. Soalnya, subsidi memperbesar ketimpangan pendapatan di Indonesia. "Subsidi adalah kebijakan mistargetted karena masyarakat menengah-atas mendapat porsi paling besar dari subsidi," katanya.

    Dia melanjutkan, subsidi akan menyebabkan Indonesia mengalami krisis energi. Karena itu, subsidi sebaiknya direalokasikan ke sektor pembangunan, sehingga ekonomi akan tumbuh pesat dalam jangka panjang. "Dukungan kami terhadap kenaikan BBM bukan saja saat ini, pada zaman SBY juga begitu," katanya. (Baca: SPBU di Jakarta Selatan Tak Ada Antrean Panjang)

    Ditanya bagaimana mereka bisa memastikan alokasi dari subsidi bisa tepat sasaran dan meminimalikan dampak kenaikan harga BBM itu, Mulyawan menyatakan BEM FE UI akan terus mengawal langkah pemerintah. Dia juga mengklaim, dengan realokasi subsidi itu, masyarakat bisa menikmati bantuan pemerintah mulai hari ini. "Kita mulai lihat dari pencairan BLSM, kalau program jangka panjang bisa 3 tahun lagi," katanya.

    Menurut dia, selama ini anggaran yang bisa diutak-atik pemerintah hanya Rp 4 triliun atau 15 persen dari APBN. Dengan pemangkasan subsidi itu, pemerintah bisa menambah dana cadangan yang belum dialokasikan itu sebesar Rp 90-120 triliun. "Dana ini bisa dialokakasikan untuk program pendidikan dan bantuan kemiskinan," katanya.

    Staf Kajian Aksi Strategis BEM FE UI, Dwi Widodo, mengimbuhkan, selama 10 tahun terakhir, konsumsi BBM meningkat rata-rata 7 persen. Hal itu membuat pemerintah mengalokasikan APBN lebih besar setiap tahun. Terakhir, pada 31 Desember 2013, subsidi energi sudah mencapai Rp 310 triliun atau 103,4 persen dari pagu APBN Perubahan.

    "Karena subsidi harus dibayar sesuai realisasi, pemerintah harus membayar berapa pun jumlah konsumsi BBM," kata Dwi.

    ILHAM TIRTA

    Terpopuler
    Kesamaan Skandal Sabu Profesor Unhas dan Tessy
    Begini Aliran Uang Kasus Bus Transjakarta
    Relokasi, Ahok: Pendatang Pulang Kampung Saja
    Harga BBM Naik, Mahasiswa Mulai Menggelar Demo
    Harga BBM Naik, Polisi Siaga I


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.