PDIP Sodorkan Dua Nama Calon Wakil Ahok di DKI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menunjukkan sepatu putihnya yang akan dipakai saat pelantikan dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta, di ruang kerjanya di Balai Kota, Jakarta, 18 November 2014. Ahok akan dilantik untuk menggantikan Joko Widodo, besok, di Istana Negara, Jakarta. Tempo/Arif Zulkifli

    Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menunjukkan sepatu putihnya yang akan dipakai saat pelantikan dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta, di ruang kerjanya di Balai Kota, Jakarta, 18 November 2014. Ahok akan dilantik untuk menggantikan Joko Widodo, besok, di Istana Negara, Jakarta. Tempo/Arif Zulkifli

    Menurut Hasto, PDIP sangat memperhatikan kebutuhan DKI Jakarta. Artinya, PDIP akan menyodorkan kandidat Wakil Gubernur DKI yang memahami bagaimana membangun Ibu Kota. "Kami memperhatikan pemimpin yang mampu menjalankan pemerintah DKI bebas korupsi dan pembangunan yang berwawasan green development." 

    Kedua nama yang dicalonkan PDIP, menurut Hasto, memenuhi syarat tersebut. Boy Sadikin, misalnya, sangat memenuhi kualifikasi. "Trah Ali Sadikin mengalir di dalam dirinya." Boy, kata Hasto, memahami persoalan di Jakarta. Selain itu, Boy juga berpengalaman di legislatif. Selain Boy, ia menambahkan, Djarot pun layak. Sebab, Djarot pernah menjadi Wali Kota Blitar selama dua periode. 

    Meski ada dua nama yang dinilai ideal untuk mendampingi Ahok, Hasto tak menyebutkan siapa yang lebih pantas diajukan. Soalnya, wewenang menentukan calon wakil Ahok dari PDIP ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Penjaringan calon pejabat nomor dua di DKI itu pun melibatkan Megawati langsung. "Prosesnya tengah berjalan," ucapnya.

    ERWAN HERMAWAN 

    Berita Terpopuler:

    Ceu Popong Ajukan Pertanyaan 'Bodoh' di Paripurna
    Subsidi BBM ke Sektor Produktif, Ekonom UGM: Bohong
    Ibas Bandingkan Kenaikan BBM Era SBY dan Jokowi
    Jokowi: Jangan Tangkap Kapal Pencuri Ikan, tapi...
    Amien, Mantan Petinggi KPK, Pimpin SKK Migas
    Mengapa Harga BBM Hanya Naik Rp 2.000?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menolak Lupa, 11 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tak mengalami kemajuan.