Ahok Stop Pembelian Mobil Dinas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyapa wartawan sebelum pelantiakan sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, 19 November 2014.  Dalam pelatikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, perwakilan dari Koalisi Merah Putih sama sekali tidak hadir. Tempo/Aditia Noviansyah

    Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyapa wartawan sebelum pelantiakan sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, 19 November 2014. Dalam pelatikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, perwakilan dari Koalisi Merah Putih sama sekali tidak hadir. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memutuskan menggunakan mobil rental sebagai kendaraan dinas pejabat. Alasannya, menyewa kendaraan lebih hemat anggaran ketimbang membeli sendiri mobil untuk operasional. (Baca: Tarik Mobil Dinas, DKI Hemat Rp 250 Miliar)

    "Kami putuskan tidak lagi membeli mobil dinas. Jadi, kami ingin semua mobil dinas itu disewa dari perusahaan yang menang tender," katanya, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 27 November 2014. Menurut Ahok, menyewa kendaraan tidak menanggung biaya perawatan atau kerusakan. (Baca: Ahok Beri Syarat Penyerahan Pasar Benhil ke Wika)

    Apabila ingin memakai kendaraan pribadi atau ingin menggunakan angkutan umum, ujar Ahok melanjutkan, pejabat yang bersangkutan akan mendapat kompensasi. Bentuknya uang transportasi yang nilainya disesuaikan dengan pangkat dan golongan. "Kalau, misalkan, sewa mobil harganya Rp 9,5 juta, kami akan kasih uang sebesar itu kepada mereka."

    Tahun depan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melelang sejumlah mobil dinas. Mobil yang dilelang tidak diganti dengan yang baru. Setelah itu, Pemprov tidak melakukan pengadaan mobil dinas lagi. (Baca: Ahok Ancam Copot Walai Kota yang Tak Tanggap Banjir)

    Sebelumnya, Kepala Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset DKI Jakarta Reza Pahlevi menuturkan sekitar 300 mobil dinas pejabat eselon II, III, dan IV tengah diproses untuk dilelang. Proses itu dikerjakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 1 Jakarta untuk penilaian harga.

    Reza mengatakan aturan lelang berlangsung transparan. Sebagai jaminan transparansi, pegawai negeri tidak diperkenankan ikut. "Mereka yang lihat berapa harganya. Setelah itu, baru proses lelang. Yang lelang pun bukan kami, tetapi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara," ujarnya.

    Pemprov DKI Jakarta juga akan memberlakukan kebijakan memperluas pembatasan sepeda motor di jalan-jalan protokol Ibu Kota. Rencananya, kebijakan itu diuji coba di sepanjang Jalan M.H. Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat pada 17 Desember 2014.

    Bagi pengendara sepeda motor yang memiliki tujuan sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat hingga Bunderan HI, akan diangkut menggunakan bus tingkat tanpa dipungut biaya.

    Pemprov, tutur Ahok, saat ini telah memiliki lima bus tambahan yang siap dioperasikan untuk mengangkut pengendara sepeda motor. "Lima bus baru itu sudah siap dan sekarang masih terparkir di Mampang," katanya.

    Menurut Ahok, bus tingkat tersebut akan dioperasikan selama 24 jam karena aturan pembatasan jalur bagi pengendara sepeda motor berlaku nonstop.

    GANGSAR PARIKESIT

    Berita Terkait
    Ahok Minta ICW Awasi Harta Pejabatnya
    Ahok Akan Jadikan DKI Provinsi Percontohan 
    Ahok: 2015, SPBU Jakarta Bebas BBM Bersubsidi 
    Pelajar Jakarta Keberatan Pakai Baju Betawi 
    Ini Kata Jokowi Soal Penggunaan Baju Adat Betawi  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.