Ahok Batalkan Pembangunan Bandara di Marunda

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merapihkan topi yang selalu merosot di kepalanya sebelum acara pelatikan sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, 19 November 2014. Tempo/Aditia Noviansyah

    Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merapihkan topi yang selalu merosot di kepalanya sebelum acara pelatikan sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, 19 November 2014. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO , Jakarta -  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan,  pemerintah DKI batal membangun bandar udara  di Marunda, Jakarta Utara. "Tak bisa dilanjutkan pembangunannya," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Jumat, 28 November 2014. Sebagai gantinya, DKI siap  membantu  pemerintah pusat yang berencana  membangun bandara di Karawang, Jawa Barat.


    Menurut Ahok,  bandara Marunda tidak mungkin direalisasikan karena arus lalu lintas udara  di pantai utara Jakarta itu bakal bersinggungan dengan arus lalu lintas dadri Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang. 

    Berdasarkan studi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta,  pesawat lepas landas dan mendarat di Marunda harus bergantian dengan pesawat yang berasal dari Bandara Soekarno-Hatta. Hal yang sama juga terjadi pada arus lalu lintas pesawat dari dan menuju Bandara Halim Perdanakusuma. Artinya, kata Ahok, bandara Marunda tak mengurangi kepadatan arus lalu lintas di Soekarno-Hatta.


    Lahan reklamasi di Marunda yang semula untuk bandara, kata Ahok, selanjutnya  dialihkan menjadi pelabuhan logistik  untuk mengurangi beban Pelabuhan Tanjung Priok.


    Untuk pembangunan Bandara Karawang, kata Ahok,  pemerintah pusat masih mengkaji pengembangan rencana infrastruktur.  Untuk itu, Pemerintah DKI tengah mempertimbangkan  turut andil dalam pendanaan pembangunan bandara di Karawang. Proses tersebut, kata dia, akan dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo atau PT Pembangunan Jaya dengan skema kerja sama business-to-business (baca: Ahok Ingin DKI Bantu Danai Bandara Karawang).


    Ahok menuturkan, pemerintah DKI akan menyurati Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna memberitahu rencana tersebut. Tujuannya, konsep kerja sama yang disusun rampung bersamaan dengan dimulainya proses pembangunan. Sedangkan studi kelayakan atau feasibility study bandara sudah selesai pada awal Januari 2013 (baca: Studi Kelayakan Bandara Karawang Rampung ).

    Selain dengan pemerintah pusat, Ahok bertutur, DKI juga akan menyampaikan rencana investasi tersebut ke Jawa Barat yang merupakan provinsi anggota Mitra Praja Utama. Dengan begitu, koordinasi antar-provinsi dapat berjalan tanpa mencampuri wewenang masing-masing provinsi. "Kami harus ikut bertanggung jawab karena bandaranya untuk kepentingan kami juga," ujar Ahok.

    LINDA HAIRANI

    Berita lain:
    Jurus Saling Kunci Jokowi dengan Koalisi Prabowo 

    Ruhut: Demokrat Tolak Dukung Hak Interpelasi 

    Ini Isi Surat Anas dan Akil ke Kepala Rutan KPK



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.