Koalisi Prabowo DKI Tolak Djarot Jadi Wagub

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana ruang pelantikan ketua dan wakil ketua DPRD DKI Jakarta, 26 September 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

    Suasana ruang pelantikan ketua dan wakil ketua DPRD DKI Jakarta, 26 September 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Maman Firmansyah menolak usulan beberapa kalangan yang menginginkan Djarot Saiful Hidayat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    Maman mengatakan fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih memilih Boy Bernardi Sadikin. Alasannya, Djarot, yang tak mengenal permasalahan Ibu Kota, dirasa akan kesulitan mendukung penyelesaian program pembangunan dalam kurun tiga tahun. "Dari awal, kami menginginkan Pak Boy menjadi Wakil Gubernur DKI," kata Maman saat dihubungi, Selasa, 2 Desember 2014. (Baca: Gebrakan Djarot Saat Jadi Wali Kota Blitar)

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengusulkan Djarot sebagai penggantinya. Ahok menganggap pengalaman Djarot memimpin Blitar selama sepuluh tahun merupakan salah satu modal untuk mengatur Jakarta. (Baca: Djarot, Doyan Blusukan dan Anti-Mall)

    Ahok mengklaim Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendukung usulannya tersebut. Selain itu, Ahok mengklaim Boy juga sudah menyatakan tak ingin diajukan menjadi wakilnya. (Baca: Ahok Kepincut Djarot karena Bokek)

    Maman berujar, melalui pengalamannya menjadi anggota Dewan di DKI selama beberapa periode, Boy memiliki kemampuan mumpuni dalam menyelesaikan masalah di Ibu Kota. Selain itu, tutur dia, Boy memiliki pengalaman kemampuan berkomunikasi yang baik dengan para anggota Dewan. (Baca: Wali Kota Blitar: Djarot, Calon Wagub DKI, Pembual)

    Sedangkan Djarot, kata Maman, belum dikenal warga Jakarta. Sama seperti Ahok, Maman khawatir Djarot juga akan mendapat penolakan. Itu artinya, ujar dia, roda pemerintahan di Jakarta tidak bisa berjalan secara optimal lantaran kerap didemo warga. "Kepala daerah tak bisa berkonsentrasi nanti." (Baca juga: Dapat Pesan BBM, Ahok: Mega Setuju Djarot)

    LINDA HAIRANI

    Topik terhangat:

    Golkar Pecah | Wakil Ahok | Kasus Munir | Susi Pudjiastuti

    Berita terpopuler lainnya:
    FPI Pilih Gubernur Jakarta Fahrurrozi. Siapa Dia?
    Risiko jika Jokowi Tenggelamkan Kapal Ilegal 
    Muhammad, Nama Bayi Lelaki Terpopuler di Inggris


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.