TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan meluncurkan program Jakarta Smart City pada bulan Desember ini. Aplikasi tersebut diharapkan dapat merangsang ketua RT dan RW untuk melaporkan kejadian yang ada di sekitar lingkungannya.
Menurut dia, selama ini RT dan RW kesulitan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan uang operasional yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Dengan aplikasi ini, setiap kejadian yang dilaporkan oleh RT dan RW akan kami beri insentif," ujarnya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa, 2 Desember 2014. (Baca: Besok, PDIP Serahkan Nama Wagub ke Ahok)
Dia mencontohkan, jika RT dan RW ingin mendapatkan insentif sebesar Rp 900 ribu per bulan, paling tidak dalam sehari mereka bisa membuat tiga laporan karena setiap laporan akan dihargai sebesar Rp 10 ribu. Tiap laporan bisa langsung dikirimkan melalui cuitan di Twitter, lalu server yang berada di Balai Kota dapat langsung menerima laporan tersebut. (Baca: Dapat Pesan BBM, Ahok: Mega Setuju Djarot)
Untuk mewujudkan rencananya, Ahok merekomendasikan ketua RT, RW, hingga lurah menggunakan smartphone dengan sistem operasi Android. "Saat ini sudah banyak HP Android yang murah, dan kami tak perlu membelikannya," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.
Untuk membangun aplikasi itu, Ahok menambahkan, tak membutuhkan biaya mahal. Hal itu lantaran Jakarta Smart City akan diintegrasikan dengan Google--Google sebelumnya telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Untuk membangun Jakarta Smart City ini murah, kami hanya menghabiskan uang sebesar Rp 3 miliar," ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki aplikasi PetaJakarta untuk memantau titik banjir lewat jejaring sosial Twitter. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah bekerja sama dengan Google Inc dan aplikasi Waze yang berfungsi untuk memantau kondisi lalu lintas di Jakarta. (Baca: Cuitan Ahok untuk Peluncuran Aplikasi PetaJakarta)
GANGSAR PARIKESIT
Berita Lain
Kubu Agung 'Main Mata' dengan Peserta Munas Bali
Tiga Janji Palsu Ical Selama Jadi Ketum Golkar
Risiko jika Jokowi Tenggelamkan Kapal Ilegal
JK: Golkar Bisa Pecah Lagi