Penertiban PSK Maroko, Ulama: Kami Siap Ikut Razia  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas berjaga disamping PSK asal Maroko di Kantor Imigrasi wilayah Bogor, Jabar, 4 Desember 2014. Sebanyak 19 perempuan PSK asal Maroko tersebut ditangkap di wilayah Puncak Bogor karena menyalahgunakan visa turis dengan bekerja sebagai PSK. ANTARA/Jafkhairi

    Petugas berjaga disamping PSK asal Maroko di Kantor Imigrasi wilayah Bogor, Jabar, 4 Desember 2014. Sebanyak 19 perempuan PSK asal Maroko tersebut ditangkap di wilayah Puncak Bogor karena menyalahgunakan visa turis dengan bekerja sebagai PSK. ANTARA/Jafkhairi

    TEMPO.CO, Bogor - Sejumlah tokoh masyarakat dan ulama asal Cisarua, Puncak, Bogor, mengaku resah dengan keberadaan puluhan perempuan asal Maroko yang melakukan bisnis prostitusi di kawasan Puncak. "Nama Cisarua, Puncak, menjadi tercemar," kata Hendik, salah satu tokoh masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Muslim Jalur Puncak, Jumat, 5 Desember 2014.

    Hendik menambahkan, ia meminta pihak Imigrasi mengajak masyarakat dan ulama kawasan Puncak untuk dilibatkan dalam razia terhadap para pekerja seks komersial tersebut. Sebab, wilayah persebaran para PSK asing tersebut tidak hanya di Cisarua. "Masih banyak tempat-tempat yang disinyalir tempat prostitusi asing. Kami siap mengantar dan merazia semua PSK di Cisarua," ujar Hendik. Dia juga berharap bukan hanya PSK asing di kawasan Puncak yang dirazia oleh petugas Imigrasi, tapi juga PSK lokal. (Baca: Bagaimana PSK Maroko Bisa 'Mangkal' di Puncak?)

    Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Bogor Herman Lukman berjanji akan melakukan razia-razia serupa beberapa bulan mendatang. "Razia selanjutnya tidak hanya melibatkan warga setempat. Kami juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dan kepolisian," katanya.  (baca: 19 PSK Maroko Ditangkap di Bogor).

     


    M. SIDIK PERMANA


     


     


     


    Berita Lainnya:







     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.