Taksi Wajib Pasang GPS, Bisa Bebani APBD?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bentuk dari layanan taksi lifecare untuk disabel saat peluncuran di Balaikota DKI Jakarta, Rabu 10 September 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

    Bentuk dari layanan taksi lifecare untuk disabel saat peluncuran di Balaikota DKI Jakarta, Rabu 10 September 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO , Jakarta: Wakil Kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Benjamin Bukit, menilai penting rencana kewajiban armada taksi melakukan pemasangan alat Global Positioning System (GPS). Menurutnya rencana kewajiban ini mungkin dapat dijadikan sebagai bagian persyaratan penerbitan izin penyelenggaraan taksi.

    "Saya rasa biaya pemasangan sudah seharusnya dibebankan kepada perusahaan armada taksi," kata Benjamin Bukit, Wakil Kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta, ketika dihubungi, Sabtu, 6 Desember 2014. Biaya pemasangan alat pemantau lokasi ini sudah seharusnya menjadi kewajiban pihak swasta sebagai pelaku usaha menurut Benjamin. (Baca: Ahok Berbagi Tip Aman Pakai Taksi)

    "Jangan lagi dibebankan kepada APBD," kata dia. Menurutnya pihak swasta sudah seharusnya berbenah terkait pengamanan dan perbaikan sistem keamanan bisnis mereka. Ia menyampaikan, jika sudah memiliki izin usaha seharusnya perusahaan dapat mengukur sendiri kemampuan lembaganya dalam upaya peningkatan keamanan ini.

    Ia enggan memberi tanggapan mengenai permohonan dari Organisasi Angkutan Daerah DKI Jakarta yang menilai perlunya bantuan atau keterlibatan pemerintah dalam rencana pemasangan alat yang berharga Rp 2,6 juta hingga Rp 3 juta. "Barangkali itu nanti disampaikan di hari Senin depan. Tunggu saja hasil briefing dengan Kepala Dinas nanti," kata dia. (Baca: Ahok Akan Cabut Izin Taksi Kriminal)

    Menurutnya contoh yang cukup baik sudah bisa dilakukan oleh beberapa perusahaan taksi. Ia menyebutkan perusahaan taksi seperti Blue Bird, Ekspres dan Taxiku telah memasang alat pemantau lokasi ini sendiri dengan dana perusahaan, tanpa melibatkan dana pemerintah.

    Pemasangan alat ini oleh perusahaan taksi, menjadi bagian dari kontrol perusahaan terhadap pergerakan armada taksi milik mereka.

    Organda dan Gubernur DKI Jakarta berencana mewajibkan pemasangan GPS diseluruh armada taksi yang beroperasi di Jakarta. Pemasangan ini menurut Ahok berguna dalam peningkatan sistem keamanan mengontrol dan memantau pergerakan taksi di Jakarta.

    Sebelumnya, terjadi dua aksi perampokan di dalam taksi pada malam hari. Perampokan pertama terjadi pada RW (27) yang dirampo pada 28 November 2014. RW kehilangan telepon genggam Blackberry Curve, Iphone 5s, dan uang tunai Rp 1 juta.

    Kejadian selanjutnya menimpa RP (30) di kawasan SCBD pada 1 Desember 2014. RP kehilangan Iphone 5s, Laptop, ATM BCA, dan kalung emas.

    MAYA NAWANGWULAN

    Berita Lain
    SBY Pernah Tegur Pembakaran Kapal Asing Ilegal

    Surati Lurah, Gubernur FPI Mau Bikin Pemerintahan 

    Menteri Anies Baswedan Stop Kurikulum 2013 

    Anies Batalkan Kurikulum 2013, Guru: Tepat Sekali  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.