Kelengkapan DPRD Terbentuk, Ahok Berterima Kasih

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merapihkan topi yang selalu merosot di kepalanya sebelum acara pelatikan sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, 19 November 2014. Tempo/Aditia Noviansyah

    Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merapihkan topi yang selalu merosot di kepalanya sebelum acara pelatikan sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, 19 November 2014. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengapresiasi langkah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah menyelesaikan pembentukan alat kelengkapan. "Saya kira kita harus berterima kasih kepada mereka," kata Ahok di silang barat Monas, Jakarta, Ahad, 7 Desember 2014.

    Menurut Ahok, rampungnya alat kelengkapan merupakan bentuk kepedulian DPRD terhadap program pemerintah. "Itu kemauan yang baik. Mereka akhirnya tanggung jawab untuk bekerja," ucap Ahok.

    Dengan terbentuknya alat kelengkapan, ujar Ahok, pemerintah dan Dewan bisa segera membahas program-program dalam RAPBD 2015. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013, disebutkan batas akhir pengesahan APBD selambat-lambatnya per 31 Desember.

    Karena keterbatasan waktu pembahasan, Ahok hanya mementingkan program-program prioritas untuk dibahas dengan Dewan. Adapun program prioritas itu di antaranya pembangunan rumah susun, pemberian Kartu Jakarta Pintar, dan pembangunan infrastruktur seperti hotmix jalan. "Semua jalan kampung akan kita hotmix," kata Ahok.

    Namun, ahok menambahkan, jika pembahasan tak kunjung selesai sampai tenggat waktu, dirinya bakal menggunakan anggaran lama. "Pakai tahun lalu saja," ucap Ahok (baca juga: Birokrasi DKI Jakarta Kedodoran, Apa Salah Ahok?

    Hari ini, DPRD berencana menggelar rapat paripurna pengesahan alat kelengkapan. Rapat rencananya digelar sekitar pukul 14.00. "Undangannya sudah disebar," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Selamat Nurdin.

    ERWAN HERMAWAN

    Berita lain:
    Ini Daftar Pemenang FFI 2014

    'Sikap SBY Jadi Akar Masalah Perpu Pilkada' 

    Anies Stop Kurikulum 2013, Kepala Sekolah Kecewa  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.