Masuk Balai Kota, Mobil PNS Depok Digembok  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma'il. TEMPO/Subekti

    Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma'il. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Depok - Dinas Perhubungan Kota Depok menggembok belasan unit kendaraan PNS yang masuk ke kantor Balai Kota di Jalan Margonda Raya. "Hari ini ada 12 mobil PNS yang digembok. Kami hanya menjalankan aturan," kata Koordinator Lapangan Penindakan Dinas Perhubungan Kota Depok Ari Andromeda kepada Tempo, Senin, 8 Desember 2014.

    Aturan yang dimaksud Ari adalah perintah yang disampaikan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail pada 4 Maret lalu. Saat itu, Nur Mahmudi mengatakan membatasi mobil pribadi yang masuk Balai Kota. Soalnya, setiap hari Balai Kota sesak dengan kendaraan.

    "Jika terlalu penuh dengan kendaraan roda empat, akan mengganggu ketertiban," Nur Mahmudi beralasan saat itu. Nur Mahmudi membatasi di setiap dinas hanya boleh ada tiga mobil, yakni mobil kepala dinas, sekretaris dinas, dan satu kepala bagian.

    Penggembokan mobil PNS yang dilakukan petugas, kata Ari, sebagai efek jera agar mereka tidak lagi membawa mobil saat berkantor. Bukan saja mobil PNS, mobil dinas pejabat selain Wali Kota dan wakilnya, kepala dinas, dan sekretaris daerah juga dilarang masuk Balai Kota.

    Menurut dia, keberadaan mobil PNS itu mengurangi ruang parkir yang sudah sempit di Balai Kota. Akibatnya, mobilitas masyarakat yang berkepentingan di Balai Kota terganggu. Aturan pelarangan membawa mobil dinas itu diberlakukan hingga gedung parkir lantai delapan selesai dibangun. "Sebelum gedung parkir jadi, setiap hari kami tindak," katanya.

    Ari mengatakan tidak jarang pegawai pemilik mobil memprotes petugas. Senin lalu, misalnya, seorang mantan kepala dinas mengamuk karena mobilnya digembok. "Waktu jadi kepala dinas memang tidak digembok, tapi sekarang, kan, bukan lagi," katanya sambil menolak memberi tahu nama pejabat tersebut.

    Mobil yang digembok akan dibuka setelah pemiliknya mengantongi surat peringatan dan indisipliner dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Seperti surat yang didapatkan seorang PNS bernama Maya Susanti pagi ini. Surat itu menyatakan Maya tidak akan membawa kendaraan lagi ke kantor. "Setelah menunjukkan surat itu, baru kami buka gemboknya."

    ILHAM TIRTA

    Topik terhangat:

    Golkar Pecah | Wakil Ahok | Kasus Munir | Interpelasi Jokowi | Susi Pudjiastuti

    Berita terpopuler lainnya:
    Jokowi Kaget Lihat Jakabaring
    Kubu Ical: Peserta Munas Ancol Diberi Rp 500 juta
    Munas Golkar Tandingan Dapat Restu Jusuf Kalla
    Begini Cara 13 Polisi di Kudus Menyiksa Kuswanto


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.