2015, Kartu Jakarta Pintar Tak Bisa Ditarik Tunai

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama  dalam acara penandatanganan kerjasama program pendidikan keuangan SD Negeri di Jakarta di Balai Agung, Jakarta, 26 November 2014. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam acara penandatanganan kerjasama program pendidikan keuangan SD Negeri di Jakarta di Balai Agung, Jakarta, 26 November 2014. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pemberian Kartu Jakarta Pintar akan diubah ke dalam bentuk nontunai mulai 2015. Peralihan ini bertujuan mengontrol penggunaan kartu tersebut.

    "KJP tak bisa lagi ditarik tunai," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Selasa, 9 Desember 2014.

    Ahok menuturkan, evaluasi penggunaan Kartu Jakarta Pintar menunjukkan penarikan uang secara tunai menimbulkan antrean panjang di hampir semua gerai Bank DKI saat nilai kartu tersebut dicairkan. Selain itu, masih banyak siswa dan orangtua yang belum memanfaatkannya secara maksimal. Orangtua, kata dia, seringkali membelanjakan uang dari Kartu Pintar untuk keperluan yang tak berhubungan dengan kebutuhan sekolah. (Baca:Antre KJP 2 Jam, Uang Kas Bank DKI Habis)

    Ahok berujar, penggunaan kartu debit akan mempermudah Pemerintah DKI menelusuri penggunaan Kartu Jakarta Pintar. Mekanismenya, dimulai pembelian buku pelajaran di Jakarta Book Fair melalui kartu debit. Pembayaran transportasi hingga jajan di sekolah juga dilakukan dengan cara yang sama. Sedangkan sisa uangnya akan menjadi tabungan siswa tersebut.

    Mulai tahun depan, Ahok mengatakan, Pemerintah DKI Jakarta akan menaikkan anggaran Kartu Jakarta Pintar menjadi Rp 3 triliun. Nilai ini mencapai dua kali lipat dari total yang dianggarkan pada tahun 2014 yang hanya Rp 1,4 triliun untuk 611 ribu siswa. (Baca: Anggaran KJP Naik Dua Kali Lipat Tahun Depan)

    Untuk itu, kata Ahok, peningkatan kontrol penggunaan Kartu Jakarta Pintar menjadi hal mutlak yang wajib dilakukan Pemerintah. Dengan begitu, penyelewengan penggunaan Kartu tersebut dapat dihindari sejak awal. "Tak ada ceritanya ibu si anak membeli handphone setelah menerima uangnya," ujar Ahok.

    LINDA HAIRANI

    Berita Lainnya:
    Banyak Data Ganda untuk Kartu Jakarta Pintar 
    ICW: Program Kartu Jakarta Pintar Tak Transparan 
    ICW: BOP dan KJP Digabung, Asalkan Jelas Gunanya
    Sistem Seleksi Kartu Jakarta Pintar Diubah  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Industri Permainan Digital E-Sport Makin Menggiurkan

    E-Sport mulai beberapa tahun kemarin sudah masuk dalam kategori olahraga yang dipertandingkan secara luas.