Setahun, Ada 21 Kasus Barang Ilegal di Jakarta  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas BPOM melakukan inspeksi mendadak terhadap makanan berbuka puasa di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, 17 Juli 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Petugas BPOM melakukan inspeksi mendadak terhadap makanan berbuka puasa di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, 17 Juli 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) DKI Jakarta Dewi Prawitasari mengatakan, sepanjang 2014, pihaknya telah menindak pelaku peredaran obat, obat tradisional, kosmetik, dan pangan ilegal.

    BBPOM DKI telah menyerahkan 21 berkas kasus kepada Kejaksaan Tinggi DKI. "Penyidikan dilakukan oleh rekan-rekan penyidik pegawai negeri sipil," kata Dewi di kantornya, Rabu, 10 Desember 2014. (Baca juga: Penjualan Obat Kuat Marak, BPOM Mau Lapor Ahok)

    Menurut Dewi, rincian 21 berkas tersebut yakni 9 kasus obat tanpa izin edar atau tidak memenuhi syarat, 6 kasus kosmetik ilegal, 5 kasus pangan tanpa izin edar, dan 1 kasus obat tradisional tanpa izin. Sembilan perkara telah masuk tahap satu persidangan. Sedangkan dua perkara lainnya mendapatkan surat P18 dan P19. "Kami berikan sanksi pidana pada pelaku utama," ujar Dewi. 

    Kasus-kasus tersebut terungkap setelah BBPOM DKI merazia tiga lokasi, yakni di kawasan Asemka, Jakarta Barat; Kemayoran, Jakarta Pusat; dan Teluk Gong, Jakarta Utara. Nilai barang yang disita mencapai Rp 2,1 miliar. (Baca: Razia Skala Global, BPOM Sita Miliaran Obat)

    BBPOM juga memusnahkan 326 jenis obat, obat tradisional, kosmetik, dan pangan ilegal berjumlah 321.158 kemasan. Barang-barang yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengawasan sepanjang 2014.

    MAYA NAWANGWULAN

    Berita Terpopuler
    Akhirnya Ical Mendukung Perpu Pilkada Langsung
    'Yang Konflik Golkar, Kok, yang Bicara Gerindra' 
    Ini Isi Kesepakatan Koalisi Prabowo-Demokrat

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.