PHK Massal Ancam Kota Bekasi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan buruh dari berbagai elemen buruh menggelar aksi unjuk rasa di Bunderan HI, Jakarta, 10 Desember 2014. Mereka menuntut pemerintah untuk menaikan upah buruh, hapuskan out sourcing dan pembatalan kenaikan harga BBM bersubsidi. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    Ribuan buruh dari berbagai elemen buruh menggelar aksi unjuk rasa di Bunderan HI, Jakarta, 10 Desember 2014. Mereka menuntut pemerintah untuk menaikan upah buruh, hapuskan out sourcing dan pembatalan kenaikan harga BBM bersubsidi. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.CO, Bekasi - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Bekasi Purnomo Narmiadi mencatat sedikitnya lima perusahaan di wilayah setempat mulai mengurangi karyawannya. Soalnya, kenaikan upah minimum sebesar Rp 2,9 juta dinilai memberatkan pengusaha.

    "Agar perusahaan tidak terbebani dengan gaji karyawan," kata Purnomo, Jumat, 12 Desember 2014. Ia mengatakan perusahaan akan mengurangi 100-300 karyawan. Adapun perusahaan tersebut mayoritas bergerak di bidang industri makanan ringan. (Baca: Kawal Demo Buruh, Polda Kerahkan 16.670 Personel)

    Menurut dia, tidak tertutup kemungkinan akan bertambah lagi perusahaan lain yang akan mengurangi jumlah karyawannya. Perusahaan juga akan mengganti karyawan dengan mesin. "Seperti pabrik minyak, lebih baik menggunakan mesin," kata Purnomo.

    Dia mengatakan mayoritas perusahaan tak dapat mematuhi ketentuan kenaikan upah itu, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang garmen. Sejumlah perusahaan memilih menjalin kesepakatan dengan para pekerjanya. "Karyawan menerima gaji di bawah UMK, tidak ada yang protes," katanya. (Baca: Ahok: Demo Buruh Bisa Jadi Obyek Wisata)

    Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menegaskan tak akan merevisi besaran upah minimum yang ditetapkan. "Kalau Pemerintah Kota Bekasi disuruh batalin nanti kepastian hukumnya bagaimana?" kata Rahmat kepada Tempo.

    Karena itu, Rahmat mempersilakan jika Apindo Bekasi menempuh jalur hukum seperti mengajukan gugatan perdata terhadap putusan UMK tersebut. Selain itu, pihaknya mempersilakan Apindo berargumentasi di tingkat provinsi. (Baca: Harga BBM Naik, Seribu Buruh Depok Bergerak ke DKI)

    ADI WARSONO

    Baca juga:
    Hamdan Belum Putuskan Daftar Calon Hakim MK
    Mulai 16 Desember, Busyro Tak Lagi di KPK
    Baterai Kapal Nazi Jerman Ternyata Cepat Soak
    Mengapa KPK Kukuh Tolak RUU KUHP?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Fahri Hamzah Dari PKS Ke Partai Gelora Indonesia

    Partai Gelora Indonesia didirikan di antaranya oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta pada, 28 Oktober 2019. Beberapa tokoh politik lain ikut bergabung.