Diduga Pungutan Liar, Les Renang di SD Distop

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Pungutan Liar. ekonomi.inilah.com

    Ilustrasi Pungutan Liar. ekonomi.inilah.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan, Didi Sugandhi, menghentikan les renang di sebuah Sekolah Dasar di Jagakarsa. Alasannya, kegiatan ini dilaporkan memungut iuran dari orang tua siswa. "Mereka dimintai iuran Rp 5.000 per siswa," kata Didi saat ditemui di kantornya, Jumat, 12 Desember 2014. (Baca: Ahok Ancam Turunkan Pangkat Pejabat Terlibat Pungli)

    Les renang ini, kata Didi, awalnya merupakan inisiatif dari orang tua siswa. Mereka menghendaki agar anaknya diberikan tambahan pelajaran renang. Namun, ada sebagian orang tua siswa yang keberatan dengan iuran yang dikenakan kepada mereka. "Akhirnya mereka melapor," ujarnya. (Baca: Empat Sekolah di Jakarta Utara Diduga Pungli)

    Didi mengetahui laporan itu dari Kepala Dinas Pendidikan Jakarta sekitar 4 bulan lalu. Dia kemudian langsung mendatangi sekolah untuk meminta penjelasan. Dari penjelasan mereka, akhirnya Didi memutuskan untuk menghentikan les renang itu. (Baca: Banyak Pungutan, Siswa Laporkan Kepala Sekolah)

    Selain les renang tersebut, Didi mengatakan, belum mendapat laporan pungutan liar lain selama 7 bulan menjabat sebagai Kepala Suku Dinas. Menurut dia, masyarakat di Jakarta cenderung lebih terbuka terhadap informasi sehingga tahu jika ada pungutan yang tak sesuai aturan. Mereka pun bisa langsung menyampikannya kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. (Baca: Komite Sekolah Main Pungut, Bubarkan)

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan banyak masalah di kementeriannya. Salah satunya adalah persoalan pungutan liar di sekolah-sekolah. Menurut dia, setiap sekolah memang berpotensi untuk melakukan pungutan liar, terlebih di daerah terpencil. (Baca: Di Bima, Sekolah Minta Tebusan untuk Ponsel Sitaan)

    Didi mengatakan untuk mengantisipasi hal ini, dia mengajak sekolah-sekolah di daerahnya untuk melakukan deklarasi transparansi dan akuntabilitas anggaran. Bulan lalu, sebanyak 504 SD di Jakarta Selatan sudah melakukan hal itu. "Pekan depan baru akan deklarasi untuk tingkat SMP," ujarnya. (Baca juga: Ahok Izinkan Sekolah Negeri Tarik Pungutan)

    NUR ALFIYAH

    Topik terhangat:

    Longsor Banjarnegara | Kapal Selam Jerman | Rekening Gendut Kepala Daerah

    Berita terpopuler lainnya:
    Jokowi Ancam Pencuri Ikan, Ini Respons Thailand
    Beri Jalan ke Jokowi, Sultan Yogya Dipuji Habis 
    Dijerat KPK, Bupati Zaini Dibela Golkar Versi Ical
    Ini 10 Cuitan yang Paling Banyak Di-Retweet


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.