Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Depok Segera Bagikan Bantuan Seragam Siswa SD  

Editor

Zed abidien

image-gnews
Seorang guru memberikan arahan kepada para siswa Sekolah Dasar kelas 1 ketika mengikuti Orientasi Sekolah di SD Negeri 01 Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta, Senin (15/7). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Seorang guru memberikan arahan kepada para siswa Sekolah Dasar kelas 1 ketika mengikuti Orientasi Sekolah di SD Negeri 01 Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta, Senin (15/7). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Depok - Pemerintah Kota Depok gagal merealisasikan program pemberian bantuan seragam kepada 126.000 siswa sekolah dasar negeri pada 2014. Meski begitu, pemerintah berjanji pada Januari 2015 para siswa sudah menerima seragam tersebut. Saat ini pemenang tender proyek Rp 15.750 juta itu sedang mendistribusikan seragam ke sekolah-sekolah.

"Sudah ada sebagian di sekolah. Januari tahun depan mulai diberikan ke siswa," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Herry Pansila, Senin, 15 Desember 2014.

Bantuan untuk siswa miskin itu seharusnya sudah diterima pada Juni 2014 tahun ajaran baru, karena anggaran tersebut sudah disahkan oleh DPRD Kota Depok sejak 2014. Dalam alokasi anggaran tersebut, tiap siswa mendapat bantuan dana sebesar Rp 125.000. Rinciannya, seragam Rp 75.000 dan sepatu Rp 50.000.

Herry mengatakan keterlambatan pendistribusian itu karena ada beberapa kendala teknis, seperti pertambahan siswa di Depok. Awalnya, jumlah siswa SD yang terdata sebagai menerima bantuan itu sebanyak 125 ribu. Sekarang meningkat menjadi 126 ribu. "Semuanya siswa SD Negeri sampai kelas 6," katanya.

Sebelumnya, anggota DPRD Kota Depok Siti Nurjanah menyesalkan keterlambatan bantuan itu. Menurut dia, pemkot seharusnya bisa bekerja lebih efektif dan efisien. Terutama soal merealisasikan kebijakan yang bersangkutan langsung dengan warga kurang mampu. "Padahal sudah disahkan sejak awal tahun," kata Siti.

Kepala Sekolah Bakti Jaya 6, di Kecamatan Sukmajaya, Amaliah mengatakan hingga saat ini belum ada kepastian pembagian seragam gratis itu. Padahal, mereka telah mengusulkan kepada Dinas sejak Juni 2014, sebelum tahun ajaran baru. "Tapi belum turun juga, enggak tahu kenapa," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Padahal, kata Amaliah, para orang tua siswa telah diberitahu perihal pembagian seragam dan sepatu itu. Karena belum ada kepastian, orang tua kemudian membelikan sendiri seragam anak-anak mereka. "Kan, tahun ajaran barunya sudah lewat, mereka mau pakai apa jika tidak membeli," katanya.

Amaliah berharap pemerintah menepati janjinya untuk membagikan seragam itu pada Januari 2015. Karena sampai saat ini belum ada paket dari distributor yang sampai di sekolah. "Kecamatan Sukmajaya belum," katanya. Menurut dia, UPT sekolah setempat juga belum memberikan keterangan tentang pembagian seragam itu. "Semoga benar dibagikan pada Januari," katanya.

ILHAM TIRTA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BPKD DKI Tepis Isu Heru Budi Pangkas Penerima KJMU untuk Potong Anggaran Pendidikan

35 hari lalu

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata saat ditemui usai Rapat Kerja Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal Evaluasi dan Penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
BPKD DKI Tepis Isu Heru Budi Pangkas Penerima KJMU untuk Potong Anggaran Pendidikan

Kepala BPKD DKI Jakarta membantah adanya instruksi Heru Budi untuk memotong anggaran pendidikan karena ada kebijakan baru pemadanan penerima KJMU.


JPPI Minta Anggaran Program Makan Siang Gratis Tak Ambil dari Alokasi untuk Pendidikan

45 hari lalu

Sejumlah siswa menyantap makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
JPPI Minta Anggaran Program Makan Siang Gratis Tak Ambil dari Alokasi untuk Pendidikan

JPPI mengatakan program makan siang gratis tidak boleh mengambil anggaran pendidikan yang saat ini sudah sangat terbebani.


Kilas Balik Program Sehari Tanpa Nasi di Depok, Belasan Siswa Pingsan 12 Tahun Lalu

11 Februari 2024

Ilustrasi sakit perut (pixabay.com)
Kilas Balik Program Sehari Tanpa Nasi di Depok, Belasan Siswa Pingsan 12 Tahun Lalu

Acara pemecahan rekor MURI sehari tanpa nasi di Depok melibatkan puluhan ribu orang. Belasan siswa pingsan karena lemas


Janji Anies Baswedan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan

24 Januari 2024

Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, hadir di lokasi acara Desak Anies di Rocket Convention Hall, Sleman, Yogyakarta pada Selasa, 23 Januari 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Janji Anies Baswedan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan

Anies Baswedan Komitmen akan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan


Jokowi Soroti Perlunya Kenaikan Anggaran Pendidikan untuk Hadapi Bonus Demografi

16 Januari 2024

Ilustrasi guru mengajar siswa berkebutuhan khusus. Dok. Pendidikan Inklusi Cikal
Jokowi Soroti Perlunya Kenaikan Anggaran Pendidikan untuk Hadapi Bonus Demografi

Jokowi menyatakan bahwa Indonesia harus mengejar ketimpangan pendidikan dengan negara lain.


Jokowi Ingin Anggaran dan Jumlah Penerima LPDP Ditambah hingga 5 Kali Lipat

16 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau pameran saat menghadiri LPDP Festival 2023 di Jakarta, Kamis 3 Agustus 2023. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menggelar LPDP Festival 2023 dengan mengusung tema Enlivening Indonesia, Advancing The Nation yang bertujuan  memperluas publikasi hasil kerja pemerintah dalam memajukan pendidikan, riset dan kebudayaan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi Ingin Anggaran dan Jumlah Penerima LPDP Ditambah hingga 5 Kali Lipat

Jokowi mengatakan anggaran untuk pendidikan perlu ditambah, termasuk untuk Beasiswa LPDP.


Untuk Apa Saja Anggaran Pendidikan RAPBN 2024 Rp 660,8 Triliun?

17 Agustus 2023

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengenakan pakaian adat Tanimbar Maluku menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Untuk Apa Saja Anggaran Pendidikan RAPBN 2024 Rp 660,8 Triliun?

Presiden Joko Widodo mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 menganggarkan dana pendidikan sebesar Rp 660,8 triliun.


Warga Depok Minta Jangan Ada Lagi Sistem Satu Arah di Jalan Nusantara

22 Januari 2023

Marka jalan dua arah di Nusantara Raya Depok. TEMPO/Ricky Juliansyah
Warga Depok Minta Jangan Ada Lagi Sistem Satu Arah di Jalan Nusantara

Pelaku usaha dan warga di sekitar Jalan Raya Nusantara, Kota Depok, berharap pemerintah kota tidak lagi memberlakukan kebijakan Sistem Satu Arah


APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

1 Desember 2022

APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

Alokasi APBN 2023 itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun rupiah, dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.


Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

2 Oktober 2022

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. FOTO/Instagram/imambhartono
Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

Kemendagri tidak mengabulkan Rancangan Perda Kota Religius Depok dan wakil wali kota ingin tahu alasannya.