Gara-gara Ahok, Pengusaha Rugi Rp 190 Triliun  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lenny Rukiya Tampubolon, berdiri di depan kantornya saat ia memberikan sebotol Air Susu Ibu (ASI) untuk anaknya kepada seorang kurir sepeda motor pengantar ASI, yang akan diantarkan ke rumahnya yang berjarak sekitar 15 km dari dari kantornya di Jakarta (18/1). Pelayanan unik kurir sepeda motor pengantar ASI diluncurkan pada 2010 oleh Fikri Nauval, pemilik kargo dan bisnis pengiriman dokumen, yang terinspirasi oleh istrinya yang menggunakan jasa pengantar untuk mengirim ASI ke bayi mereka di rumah saat bekerja, biaya pengiriman 30.000 - 40.000 rupiah. REUTERS/ Beawiharta

    Lenny Rukiya Tampubolon, berdiri di depan kantornya saat ia memberikan sebotol Air Susu Ibu (ASI) untuk anaknya kepada seorang kurir sepeda motor pengantar ASI, yang akan diantarkan ke rumahnya yang berjarak sekitar 15 km dari dari kantornya di Jakarta (18/1). Pelayanan unik kurir sepeda motor pengantar ASI diluncurkan pada 2010 oleh Fikri Nauval, pemilik kargo dan bisnis pengiriman dokumen, yang terinspirasi oleh istrinya yang menggunakan jasa pengantar untuk mengirim ASI ke bayi mereka di rumah saat bekerja, biaya pengiriman 30.000 - 40.000 rupiah. REUTERS/ Beawiharta

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia, Amir Syamsuddin, menyatakan pelarangan sepeda motor melewati jalan protokol berpotensi merugikan pengusaha.

    Amir memperkirakan kerugian sektor usaha ini bisa mencapai Rp 190 triliun. "Ini mengganggu perekonomian," kata Amir di Jakarta Barat, Selasa, 16 Desember 2014. (Baca: Warga Dianggap Sudah Tahu Larangan Motor di HI)

    Amir menjelaskan, dari 190 perusahaan jasa pengiriman logistik yang beroperasi di Jakarta, sebanyak 80 persen menggunakan kurir sepeda motor. Sebanyak 190 perusahaan tersebut melayani pengiriman logistik ke seluruh Nusantara. "Sebanyak 80 persen ini berkaitan dengan 15 ribu tenaga kerja," ujarnya. (Baca: Ahok Mestinya Lakukan Ini Sebelum Batasi Motor)

    Amir menambahkan, dampak lainnya adalah potensi keterlambatan pengiriman dokumen. Paket surat yang semestinya bisa dikirim dalam waktu satu hari bisa menjadi tiga hingga empat hari. "Distribusi dokumen ke kantor-kantor akan menjadi lebih melambat," ujar Amir. (Baca: Motor Dilarang Lewat HI, Ahok 'Izinkan' Parkir Liar)

    Menurut dia, uji coba pelarangan sepeda motor di Bundaran HI sampai Medan Merdeka Barat jangan hanya dilihat sudut pandang sempit. Namun demikian, kata Amir, perlu diperhatikan jika diterapkan di seluruh jalan protokol. (Baca: Broadcast Larangan Sepeda Motor di HI Benar tapi Salah)

    Alasannya, kata Amir, tak semua tempat bisa ditembus melalui jalan belakang. "Banyak perkantoran yang tak bisa dicapai melalui jalan lain. Perkantoran di Plaza Senayan, contohnya," kata Amir. (Baca juga: Motor Dilarang Lewat HI, Ini Jalur Alternatifnya)

    SAID HELABY

    Topik terhangat:
    Longsor Banjarnegara | Teror Australia | Rekening Gendut Kepala Daerah

    Berita terpopuler lainnya:
    Beda Gaya Jokowi dan SBY di Sebatik
    Anang Minta Maaf Soal Tayangan Ashanty Melahirkan
    Teror di Sydney, #illridewithyou Cegah Benci Islam
    Menteri Anies ke Nuh: Don't Take It Personally


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.