Ahok-Djarot, 'Bukan Kawin Paksa'  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (kiri) berjabat tangan dengan Wagub DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat usai dilantik di Balai Agung, Balaikota Jakarta, 17 Desember 2014. Djarot Saiful Hidayat dilantik sebagai wakil Gubernur untuk menggantikan posisi Basuki Tjahaja Purnama. ANTARA FOTO

    Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (kiri) berjabat tangan dengan Wagub DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat usai dilantik di Balai Agung, Balaikota Jakarta, 17 Desember 2014. Djarot Saiful Hidayat dilantik sebagai wakil Gubernur untuk menggantikan posisi Basuki Tjahaja Purnama. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, akan serasi. Alasannya, pemilihan itu langsung oleh Ahok, sapaan Basuki.

    Menurut Yunarto, pemilihan wakil gubernur oleh Ahok sudah sesuai dengan sistem presidensial yang berlaku. "Sebelum jadi sudah ada chemistry, dan tidak ada istilah kawin paksa," ujar dia kepada Tempo, Selasa, 16 Desember 2014. (Baca: Daftar PR Djarot dari Ahok)

    Kawin paksa itu merupakan istilah gubernur yang diarahkan untuk memilih wakilnya. Semula, kawin paksa juga diterapkan ke Ahok dengan disodorkannya Boy Sadikin. Namun, Ahok menolak dan memilih Djarot. (Baca: Dilantik, Djarot Keluar Rumah Sejak Subuh)

    Dari proses itu, Drajot sudah punya kombinasi dengan Ahok. Mantan Wali Kota Blitar ini juga bukan orang baru dalam politik. "Dia dipercaya menjadi Ketua DPP PDIP dan orang lama Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Yunarto. (Baca: Jadi Wagub DKI, Djarot Blusukan Naik Sepeda Motor)

    Dengan kombinasi itu, Yunarto optimistis pasangan ini akan serasi dan saling mengisi. Duet Ahok-Djarot, Yunarto berujar, tidak seperti gubernur-wakil gubernur sebelum Jokowi, yakni Sutiyoso-Fauzi Bowo pada 2002-2007 dan Fauzi Bowo-Prijanto pada 2007-1012. Yunarto menilai Sutiyoso lebih menjadi simbol dan Foke, sapaan Fauzi, yang mengurus birokrasi. "Sehingga tidak ada konflik," katanya. (Baca: Tugas Pertama Djarot Saat Jadi Wakil Ahok)

    Lalu pada masa Fauzi Bowo-Prijanto pada 2007-2012, kata Yunarto, kawin paksa itu terjadi. Baik Foke dan Prijanto awalnya tidak saling kenal. "Di akhir masa jabatan, Prijanto bahkan mau mengundurkan diri," ujarnya. (Baca juga: Ahok, Gubernur Pertama yang Lantik Wakilnya)

    HUSSEIN ABRI YUSUF

    Topik terhangat:
    Longsor Banjarnegara | Teror Australia | Rekening Gendut Kepala Daerah

    Berita terpopuler lainnya:
    Beda Gaya Jokowi dan SBY di Sebatik
    Anang Minta Maaf Soal Tayangan Ashanty Melahirkan
    Teror di Sydney, #illridewithyou Cegah Benci Islam
    Menteri Anies ke Nuh: Don't Take It Personally


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Fahri Hamzah Dari PKS Ke Partai Gelora Indonesia

    Partai Gelora Indonesia didirikan di antaranya oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta pada, 28 Oktober 2019. Beberapa tokoh politik lain ikut bergabung.