Ahok Larang Motor, Tukang Ojek 'Nangis'  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengendara sepeda motor di kawasan TB.Simatupang, Jakarta, Rabu (3/2). Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia mengatakan, selama sarana transportasi belum baik kami tidak merekomendasikan pembatasan pengguna sepeda motor. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Pengendara sepeda motor di kawasan TB.Simatupang, Jakarta, Rabu (3/2). Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia mengatakan, selama sarana transportasi belum baik kami tidak merekomendasikan pembatasan pengguna sepeda motor. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta melarang sepeda motor melintas di sepanjang Bundaran Hotel Indonesia, Jalan Thamrin, hingga Medan Merdeka Barat mulai Rabu, 17 Desember 2014, sampai satu bulan ke depan. Aturan tersebut dinilai memberatkan para pengojek yang mencari nafkah di kawasan tersebut. (Baca: Motor Dibatasi Lewat HI, DKI Toleransi Parkir Liar)

    Wahyudi, 48 tahun, tak henti-hentinya mengeluhkan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu. Sambil duduk di atas sepeda motornya, pria asal Surakarta tersebut kesal karena pendapatannya berkurang drastis. "Seharian saya baru mengantar satu penumpang," kata Wahyudi kepada Tempo di perempatan Harmoni, Rabu, 17 Desember 2014. (Baca: Motor Dilarang, Jalanan Jakarta Barat Makin Padat)

    Menurut dia, pelarangan sepeda motor mengakibatkan waktu tempuh lebih lama. Wahyudi mencontohkan, untuk mengantar pelanggannya ke kawasan Sarinah, dirinya terpaksa berputar melalui Jalan Abdul Muis. (Baca: Larangan Sepeda Motor, Kenapa Bus Bantuan Sedikit?)

    Wahyudi membandingkan, sebelum ada aturan pembatasan kendaraan bermotor roda dua, pada pagi hari dirinya bisa mengantarkan empat penumpang dengan tujuan perkantoran di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat hingga Bundaran HI. "Sebelum jam 11 saya sudah ngantongin uang sampai Rp 100 ribu. Hari ini baru dapat Rp 20 ribu, itu pun belum untuk bayar bensin," ujar ayah empat anak itu. (Baca: Larang Motor, Ahok Harusnya Bikin Pengecualian)

    Keluhan yang sama disampaikan pengojek Iwan Ismed, 43 tahun. Iwan mengeluh berkurangnya pendapatan akibat aturan tersebut. Iwan berharap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membatalkan aturan pelarangan sepeda motor itu. "Pemerintah cari solusi lain untuk mengurangi kemacetan," ujarnya. (Baca juga: Motor Dibatasi, Transjakarta Buat Rute Baru)

    GANGSAR PARIKESIT

    Topik terhangat:

    Longsor Banjarnegara | Teror Australia | Pembatasan Motor | Susi Pudjiastuti

    Berita terpopuler lainnya:
    Imam Prasodjo Ucapkan Innalillahi... pada KPK
    Beda Cara Jokowi dan SBY Meredam Rupiah Jeblok 
    Gara-gara Ahok, Pengusaha Rugi Rp 190 Triliun 
    Ah Poong Sentul Bogor Disegel


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.