Seharian Tidak Ngantor, Djarot Dibela Ahok  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (kiri) berjabat tangan dengan Wagub DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat usai dilantik di Balai Agung, Balaikota Jakarta, 17 Desember 2014. Djarot Saiful Hidayat dilantik sebagai wakil Gubernur untuk menggantikan posisi Basuki Tjahaja Purnama. ANTARA FOTO

    Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (kiri) berjabat tangan dengan Wagub DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat usai dilantik di Balai Agung, Balaikota Jakarta, 17 Desember 2014. Djarot Saiful Hidayat dilantik sebagai wakil Gubernur untuk menggantikan posisi Basuki Tjahaja Purnama. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak datang ke kantornya di Balai Kota, Kamis, 18 Desember 2014. Padahal, ia hanya memiliki satu kegiatan yakni menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta. Dan acara tersebut selesai siang.

    Meski tidak datang ke kantor, koleganya, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membelanya. "Emangnya dia pegawai negeri sipil harus absen," kata dia di Balai Kota. (Baca: Ahok Sebut Djarot Lebih Hebat dari Jokowi)

    Ahok mengku tidak menghiraukan jika Djarot tidak pergi ke kantor. Sebab tugas dia tidak hanya sekadar duduk di ruangannya. "Memang tugasnya dia blusukan‎," ucapnya.

    Ahok mengaku selama seharian ini, dia dan Djarot tidak berkomunikasi. Bahkan, ia juga belum bertemu hari ini. "Kan saya minta dia wakili ke Musrembang," katanya. (Baca: Djarot Jadi Wagub DKI, Apa Pesan Anak-anaknya)

    ERWAN HERMAWAN

    Berita Lain
    Tertinggal Pesawat, Dhani: Pilot Garuda Kampret
    JK Ketua Umum PMI, Titiek: Saya Tetap Menang
    JK Walk Out, Titiek: Ngambek atau Mau Bobok?
    Tiga Persamaan Heboh Acara Anang dan Raffi Ahmad


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.