Ini Kata Ahok Saat Djarot 'Absen' ke Balai Kota  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sudah menyampaikan alasan ketidakhadirannya di Balai Kota. Ia berujar terus berkomunikasi dengan Djarot meski ia tak datang ke kantornya.

    "Beliau hadir di Musrenbang, lanjut ke Istana," kata Djarot di Balai Kota, Kamis, 18 Desember 2014. (Ahok Batasi Sepeda Motor, Lulung Beri Solusi)

    Kemarin  merupakan hari pertama Djarot menjabat sebagai wakil gubernur. Agenda pertama yang ia hadiri adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 di Hotel Bidakara. Acara tersebut juga dihadiri oleh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. (Ahok Larang Motor, Tukang Ojek 'Nangis')

    Selanjutnya, Djarot menghadiri acara pelantikan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia di Istana Negara. Namun Djarot tak kembali ke Balai Kota usai pelantikan digelar. (Ahok Larang Motor, Fahrurrozi: Itu Bodoh)

    Ahok tak mempermasalahkan absennya Djarot di hari kerja pertamanya. Menurut Ahok, ia sendiri yang meminta Djarot menggantikannya untuk menghadiri Musyawarah tersebut. Selain itu, ia berujar Djarot tak berkewajiban kembali ke Balai Kota usai menjalankan tugasnya di luar kantor. "Tak apa, Pak Djarot kan bukan pegawai negeri sipil," ujar Ahok.

    LINDA HAIRANI

    Baca berita lainnya:
    Tertinggal Pesawat, Dhani: Pilot Garuda Kampret

    JK Ketua Umum PMI, Titiek: Saya Tetap Menang

    JK Walk Out, Titiek: Ngambek atau Mau Bobok?

    Tiga Persamaan Heboh Acara Anang dan Raffi Ahmad

    Rupiah Jeblok, SBY Bela Jokowi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.