FPI Siap Amankan Natal, Asalkan...  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dua orang anak tampak menyaksikan dari sisi luar toko yang menjual asesoris bertemakan natal. Toko tersebut begitu indah karena dipadukan dengan cahaya yang menarik. New York, 13 Desember 2014. Cem Ozdel/Anadolu Agency/Getty Images.

    Dua orang anak tampak menyaksikan dari sisi luar toko yang menjual asesoris bertemakan natal. Toko tersebut begitu indah karena dipadukan dengan cahaya yang menarik. New York, 13 Desember 2014. Cem Ozdel/Anadolu Agency/Getty Images.

    TEMPO.CO, Jakarta - Front Pembela Islam tak keberatan untuk ikut membantu menjaga keamanan perayaan Natal. Namun FPI memiliki satu syarat yang harus terpenuhi. "Syaratnya, bila TNI dan polisi sudah tak sanggup lagi menjaga keamanan, kami bantu," kata Ketua Umum FPI Muchsin Alatas, Jumat, 19 Desember 2014.

    Menurut Muchsin, organ pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan adalah  polisi. Bila polisi tak mampu, kata Muchsin, TNI berkewajiban membantu polisi. "Rasa-rasanya kedua institusi tersebut masih sanggup," Muchsin (baca juga: Atribut Natal di Mal, FPI: Kami Tak Ikut Campur).

    Muchsin mengatakan Natal adalah hari keagamaan bagi umat Nasrani. Mereka berhak untuk  merayakan asalkan tidak mengganggu pemeluk agama lain. FPI juga tidak akan melarang jika ada kelompok-kelompok tertentu yang merazia atribut Natal di pusat perbelanjaan. "Silakan saja bila ada yang merazia, namun kami tak mau ikut campur," kata Muchsin.

    Sebelumnya, kelompok Jamaah Ansharusy Syariah (JAS) menyatakan akan menyebar selebaran tentang larangan penggunaan aksesori Natal kepada umat Islam. Dalam selebaran itu, JAS melarang umat Islam membantu kaum Nasrani yang tengah mempersiapkan Natal. Mereka juga mengimbau para pengusaha tidak memaksa karyawan muslim untuk menggunakan aksesori Natal (baca: Bagi Selebaran Anti-Natal, JAS: Bagian dari Dakwah).  

    RAYMUNDUS RIKANG

    Berita lain:
    Dihujat FPI Soal Natal, Jokowi Dibela Ketua NU
    Soal Natal, FPI Anggap Presiden Jokowi Murtad 
    Ketua PBNU: Ucapan 'Selamat Natal' Tak Haram  



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.