Soal Miras, FPI: Tak Boleh Sekedar Perpres

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas satuan Industri Perdagangan Direktorat Kriminal Khusus (Satindag Dikrimsus) Polda Metro Jaya melakukan pengerebekan pembuatan miras oplosan di Pulogebang, Jakarta Timur, 16 Desember 2014. Petugas berhasil menyita 10.200 botol siap edar dan mengamankan tiga orang tersangka. TEMPO/Dasril Roszandi

    Petugas satuan Industri Perdagangan Direktorat Kriminal Khusus (Satindag Dikrimsus) Polda Metro Jaya melakukan pengerebekan pembuatan miras oplosan di Pulogebang, Jakarta Timur, 16 Desember 2014. Petugas berhasil menyita 10.200 botol siap edar dan mengamankan tiga orang tersangka. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Front Pembela Islam Muchsin Alatas mengatakan terbitnya Perpres baru pada awal Desember 2013 membuat peredaran minuman keras kembali marak di kalangan masyarakat. Saat ini, pemerintah pusat tak sepenuh hati mengawasi peredaran minuman keras.

    Pemerintah, menurut dia, selalu memberikan 'angin segar' bagi pengusaha kartel minuman itu. Untuk itu, ia berujar, Indonesia memerlukan undang-undang yang mengatur peredaran minuman keras. "Tak boleh kompromi lagi, tak boleh hanya sekadar perpres," ujar Muchsin.

    Organisasinya akan kembali mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Alasannya, peraturan tersebut gagal mengendalikan peredasan minuman keras hingga mencapai taraf mengkhawatirkan.

    "Peredarannya sudah sangat mengkhawatirkan," kata Muchsin saat dihubungi, Sabtu, 20 Desember 2014. Ia berujar uji materi itu berkaitan dengan banyaknya korban tewas akibat menenggak minuman keras oplosan dalam sebulan belakangan. Muchsin mengatakan para anggota dewan pimpinan pusat FPI tengah mempersiapkan pengajuan uji materi tersebut.

    Muchsin menjelaskan, FPI sudah pernah mengajukan uji materi pada beleid pendahulu peraturan tersebut. Saat itu, Mahkamah Agung melalui surat putusan tanggal 18 Juni 2013 mengabulkan gugatan atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Minuman Keras.
    Menurut dia, momentum tersebut dapat membuat pemerintah daerah di Indonesia berhak menerbitkan peraturan daerah yang melarang peredaran minuman keras.

    Dalam sebulan terakhir, kasus penyelundupan miras bahkan pabrik miras oplosan berhasil diungkap aparat Ibu Kota. Berikut Kasus Miras yang pernah ditangani polisi serta Bea dan Cukai.  

    LINDA HAIRANI

    Selanjutnya: Chivas Regal Oplosan Dimusnahkan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.