Djarot Minta Perempuan Tak Diremehkan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Megawawati Soekarno Putri duduk bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kedua kanan), Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (kanan), Ibu Veronica Tan (kedua kiri) dan Ibu Heppy Farida (kiri) jelang pelantikan Wagub DKI Jakarta di Balai Agung, Balaikota Jakarta, 17 Desember 2014. ANTARA FOTO

    Megawawati Soekarno Putri duduk bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kedua kanan), Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (kanan), Ibu Veronica Tan (kedua kiri) dan Ibu Heppy Farida (kiri) jelang pelantikan Wagub DKI Jakarta di Balai Agung, Balaikota Jakarta, 17 Desember 2014. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan Pemerintah Provinsi DKI tak memberikan perlakuan khusus bagi para pegawai negeri sipil perempuan. Djarot meminta kaum perempuan tak dipandang sebelah mata. "Jangan diremehkan," kata Djarot seusai upacara peringatan Hari Ibu di Monas, Jakarta Pusat, Senin, 22 Desember 2014.

    Terkait dengan rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi memotong jam kerja pegawai perempuan di pemerintahan, Djarot mengatakan hal itu masih wacana. Djarot menyatakan pemerintah juga sudah memperlakukan kaum ibu secara khusus jika sedang hamil dan baru melahirkan dengan memberikan cuti. (Baca: Tempat Spesial Jokowi untuk Peringati Hari Ibu)

    Namun lagi-lagi Djarot meminta agar perempuan tak diremehkan. Djarot menilai kaum perempuan justru jauh lebih kuat ketimbang laki-laki. Kedudukan perempuan juga setara dengan laki-laki. "Ibu-bapak itu sejajar," ujar Djarot. (Baca: Busyro: Lindungi Ibu dengan Harta yang Halal)

    Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menuturkan pemerintah akan mengurangi jam kerja pegawai perempuan. Menurut Yuddy, langkah ini dilakukan agar perempuan bisa mempunyai waktu yang cukup untuk keluarga. (Baca: Ditanya Idola, Djarot: Ibu, Ibu, Baru Bapak)

    Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sebelumnya mengatakan jam kerja pegawai perempuan harus dikurangi dua jam. Pengurangan jam kerja itu diperlukan agar perempuan bisa punya waktu lebih untuk mendidik anak. (Baca: Jokowi Selalu Melakukan Ini kepada Ibunya)

    Ketua Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Yuniyanti Chuzaifah menolak wacana ini. Menurut dia, aturan itu justru akan mengukuhkan diskriminasi dan marginalisasi atas kaum perempuan. Aturan itu juga dinilai akan menyingkirkan perempuan dari dunia kerja secara pelan-pelan. Alasannya, perusahaan pasti berorientasi pada profit, bukan hak asasi manusia. (Baca: Hari Ibu, Mahasiswa Bagikan Bunga di Bundaran HI)

    NUR ALFIYAH

    Topik terhangat:
    KSAL Baru | Lumpur Lapindo | Perayaan Natal | Susi Pudjiastuti | Kasus Munir

    Berita terpopuler lainnya:
    'Kalau Lapindo Salah, Kamu Pikir Jokowi Mau'
    10 Penemuan Ilmiah Paling Menghebohkan 2014
    Faisal Basri: Premium Lebih Mahal dari Pertamax


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Fahri Hamzah Dari PKS Ke Partai Gelora Indonesia

    Partai Gelora Indonesia didirikan di antaranya oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta pada, 28 Oktober 2019. Beberapa tokoh politik lain ikut bergabung.