Aturan Narkotika Indonesia Harus Ditinjau Ulang  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Barang bukti berupa dua gram ganja, alat isap sabu, dua plastik bekas penyimpanan sabu, dan tiga senjata tajam jenis parang dan pedang samurai ditemukan saat Badan Narkotika Nasional (BNN) menggeledah kampus Universitas Kristen Indonesia Cawang, Jakarta, 18 Desember 2014. Tidak banyak narkoba yang ditemukan dalam penggeledahan ini. TEMPO/Afrilia Suryanis

    Barang bukti berupa dua gram ganja, alat isap sabu, dua plastik bekas penyimpanan sabu, dan tiga senjata tajam jenis parang dan pedang samurai ditemukan saat Badan Narkotika Nasional (BNN) menggeledah kampus Universitas Kristen Indonesia Cawang, Jakarta, 18 Desember 2014. Tidak banyak narkoba yang ditemukan dalam penggeledahan ini. TEMPO/Afrilia Suryanis

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Pembaruan Kebijakan Napza meminta agar pemerintah kembali menelaah kebijakan terkait dengan narkotika. Sebab, mereka menilai kebijakan saat ini tidak ideal dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika. (Baca: Pemerintah Kesulitan Tangani Pecandu Narkotika)

    "Kami merekomendasikan agar negara mengambil alih kendali peredaran napza," kata anggota Koalisi, Yvonne Sibuea, Selasa, 23 Desember 2014. Menurut dia, negara perlu turut campur untuk mengatur peredaran napza agar napza itu tak disalahgunakan. "Seperti halnya rokok."

    Menurut dia, sejak dulu orang-orang di Indonesia punya kebutuhan terhadap napza. "Baik untuk masakan atau untuk medis," kata dia.

    Kemudian, penggunaan napza dilarang total oleh pemerintah. Kebutuhan tersebut pun membuat prinsip ekonomi bekerja. "Kalau kebutuhan tidak ditemukan di pasar legal, maka akan dicari pasar ilegal." (Baca: Langkah Pertama Jika Ada Korban Over Dosis Narkoba)

    Yvonne berpendapat hal itu yang membuat penyalahgunaan napza marak di Indonesia. Jika negara yang mengaturnya, menurut dia, tidak akan ada peredaran narkotika melalui pasar gelap.

    "Semua orang bisa diatur. Anak-anak pun tidak akan memperoleh napza kalau diatur," ujarnya.

    Selain itu, menurut dia, peraturan di Indonesia soal narkotika pun tidak ideal. "Semua pengguna narkotika harus direhabilitasi," kata Yvonne. Padahal, yang seharusnya direhabilitasi adalah pengguna yang sudah ketergantungan. (Baca: Jumlah Pengguna Narkotika Suntik di Surabaya Turun)

    "Jadi ada pengguna sekali dua kali yang dipaksa ikut rehabilitasi."

    Yvonne menilai hal tersebut tidak akan serta-merta membuat pengguna berhenti menggunakan narkotika.

    "Faktanya, keberhasilan rehabilitasi hanya 20 persen," ujarnya. (Baca: Pecandu Narkoba Kena HIV/Aids Capai 4 Juta)

    NINIS CHAIRUNNISA
    Terpopuler
    Pagi Ini, Jakarta Terima Banjir Kiriman Lagi
    Penyebab Ahok Dituding Tak Senang Orang Miskin
    2 Gereja Ini Dapat Perhatian Khusus Saat Natal
    Rawan Dirampok, Sopir Taksi Perlu Pelindung
    BNN: Hukuman Mati Bandar Narkoba Tak Langgar HAM





     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban dan Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

    Kepolisian menyebut enam orang menjadi korban ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Pelaku pengeboman mengenakan atribut ojek online.