Ahok Ingin Hilangkan Papan Reklame dari Jakarta  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin menghilangkan penggunaan papan reklame atau billboard sebagai media promosi bagi perusahaan swasta. Tujuannya, mengurangi tingkat kecelakaan yang disebabkan oleh tumbangnya papan reklame saat hujan disertai angin kencang terjadi.

    "Saya ingin reklame hilang dari Jakarta," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Selasa, 23 Desember 2014. (Baca: Ahok Dinilai Langgar Aturan Sendiri)

    Ahok menyarankan agar papan reklame diganti dengan pemasangan lampu light emitting diode (LED) di gedung-gedung di Ibu Kota. Pemasangan LED tak memerlukan lahan lantaran bisa memanfaatkan gedung-gedung yang sudah ada.

    Meski begitu, Ahok mengakui peralihan tersebut tak mudah. Alasannya, penggunaan LED dikenakan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan papan reklame biasa. Selain itu, ia berujar pegawai negeri sipil yang mengurus pemasangan reklame nakal yang mengutip biaya-biaya di luar harga resmi. (Baca: Ahok Klarifikasi Disebut Benci Orang Miskin)

    Untuk itu, Ahok berujar akan mengundang Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta untuk membahas rencana peralihan itu. Ia berujar pertemuan tersebut akan membahas kemungkinan diperlukannya dasar hukum baru sebelum menerapkan peraturan tersebut. "Saya mau bicarakan dulu supaya cara pandangnya jelas," ujar Ahok.

    LINDA HAIRANI

    Berita Lain
    Film Karya Sutradara Indonesia Masuk Radar Oscar

    Bima Arya Segel Gereja, Ini Respons GKI Yasmin

    Menteri Jonan Marah Gara-gara Harga Tiket

    Kenapa Visi Susi Lebih Jelas Dibanding Puan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.