Satpol PP Bogor Larang Ibadah Natal GKI Yasmin  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pesan-pesan yang di sampaikan di pohon natal yang terbuat dari triplek saat jemaat Gereja GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia melakukan misa Natal di depan Istana Negara, Rabu (25/12). TEMPO/Dasril Roszandi

    Pesan-pesan yang di sampaikan di pohon natal yang terbuat dari triplek saat jemaat Gereja GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia melakukan misa Natal di depan Istana Negara, Rabu (25/12). TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Bogor - Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dikabarkan menghalangi ibadah Natal jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin. Kepala Satpol PP Kota Bogor Eko Prabowo mengatakan pelarangan ini diberlakukan karena gereja itu masih disegel. "Ini kan statusnya masih disegel, jadi, tidak boleh ada kegiatan," kata Eko di Gereja GKI Yasmin, Kamis, 25 Desember 2014. (Baca: Natal, Jemaat GKI Yasmin Diganggu Satpol PP.)

    Menurut Eko, Pemerintah Kota Bogor dan jemaat GKI Yasmin mempunyai sudut pandang yang berbeda. Itu sebabnya, kata Eko, Satpol PP tetap menjaga gereja yang disegel. Jemaat GKI Yasmin sempat berkumpul di depan bangunan gereja pukul 08.00 WIB. Saat itu, mereka meminta agar Satpol PP membuka gerbang bangunan yang saat ini sudah ditumbuhi ilalang cukup tinggi.

    Beberapa saat kemudian belasan jemaat yang didominasi oleh kaum perempuan itu sempat adu mulut denga petugas. "Kami mau beribadah, jangan halangin, dan tanah ini pun milik kami," teriak salah satu jemaat. (Baca: Bima Arya Segel Gereja, Ini Respons GKI Yasmin)

    Situasi semakin memanas ketika salah seorang warga dari Keluarga Muslim Bogor (KMB) berteriak agar para jemaat membubarkan diri dan tidak menjalani ibadah di depan lokasi. Sekitar pukul 09.00 WIB, jemaat GKI Yasmin akhirnya tidak memasuki area gereja. Mereka berjalan pergi sambil menyanyikan tembang pujian Natal.

    M. SIDIK PERMANA

    Berita Lain
    11 Ribu Polisi Amakan Tahun Baru di Jakarta
    Kapolda Metro Jaya Siap Jaga Malam Natal
    Libur Natal, Jalur Puncak Mulai Macet


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.