Penertiban PKL Monas, Djarot Temukan Dua Masalah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pedagang Kaki Lima merebut barang dagangannya saat ditertibkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (11/9). Penertiban PKL rutin tersebut guna mengembalikan fungsi kawasan yang bebas dari pedagang. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Pedagang Kaki Lima merebut barang dagangannya saat ditertibkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (11/9). Penertiban PKL rutin tersebut guna mengembalikan fungsi kawasan yang bebas dari pedagang. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berencana memetakan persoalan pedagang kaki lima di Monas. Tujuannya untuk mencari solusi memecahkan persoalan pedagang di Monas.

    "Kita petain dulu persoalannya seperti apa," ucap dia di rumah dinasnya, Jalan Besakih, Kuningan, Jakarta, Kamis, 25 Desember 2014. (Baca: Djarot Minta Lexusnya Dilelang, Kenapa?)

    Persoalan pertama, menurut Djarot, terkait dengan membludaknya pedagang. Ia mencontohkan misalnya, pedagang yang ditampung Pemerintah DKI sebanyak 100 orang. Begitu ramai, pedagang menjamur.

    "Mereka beranak pinak," ucap Djarot. Persoalan ini yang harus dikontrol. "Tapi kan enggak bisa kita kontrol 24 jam juga."

    Kedua, ia melanjutkan, pedagang emoh menempati jalan protokol yang sepi. Pedagang senang dengan jalan yang ramai. Dan itu secara bisnis memang lumrah: pedagang mendekati keramaian, begitu juga di Monas. (Baca: Djarot Minta Bantuan Jokowi Atasi Banjir)

    Dari kedua masalah tersebut, Djarot bakal menata pedagang di Monas seperti di Pasar Santa, Jakarta Selatan. Pasar Santa kini berubah wujud dan menjadi buah bibir masyarakat Ibu Kota karena keteraturan dan kenyamanannya. "Jualannya juga bervariasi. Akibatnya jadi ramai," kata Djarot.

    ERWAN HERMAWAN

    Berita Lain
    KPK: Tiga Lembaga ini Tak Dukung Menteri Susi
    Keliling Gereja, Aher Ucapkan Selamat Natal
    Soal Ucapan Selamat Natal, Bagaimana Sikap PKS?
    Menteri Pariwisata Target 10 Juta Wisman di 2015


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.