Ahok: Nego Proyek Titipan DPRD Bikin RAPBD Seret  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuka apel besar Komitmen Aplikasi Deklarasi Sekolah Bersih, Damai dan Anti Korupsi se-Jakarta di Taman Monumen Nasional (Monas), Jakarta, 30 Desember 2014. Acara ini untuk menjadikan  guru-guru teladan yang baik bagi siswanya. TEMPO/Dasril Roszandi

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuka apel besar Komitmen Aplikasi Deklarasi Sekolah Bersih, Damai dan Anti Korupsi se-Jakarta di Taman Monumen Nasional (Monas), Jakarta, 30 Desember 2014. Acara ini untuk menjadikan guru-guru teladan yang baik bagi siswanya. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan belum disepakatinya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 (RAPBD) antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disebabkan permainan pokok pikiran dari anggota dewan dalam penyusunan dan pembahasan RAPBD. (Baca: Indigo Ingatkan Ahok Soal Tahun Baru dan Gempa Jakarta)

    Menurut Ahok, pokir merupakan salah satu siasat anggota Dewan memainkan anggaran. "Ini sebenarnya nego-nego (pokir) dari mereka saja," ujar Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu, 31 Desember 2014. Ahok menjelaskan, jika Dewan tak ingin membahas RAPBD dengan pemerintah, Dewan tak perlu membahasnya. (Baca: Ahok, Fifi Lety, dan Guru Munafik)

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jakarta Abraham Lulung Lunggana membantah tudingan dewan yang menghambat proses pengesahan RAPBD 2015. Lulung mengatakan hingga saat ini Rancangan APBD belum diserahkan ke DPRD. (Baca: Apa Mau Ahok di Malam Tahun Baru?)

    Lulung menjelaskan, sebelum anggaran disahkan, RAPBD harus disampaikan oleh Ahok dalam Rapat Paripurna DPRD. Ahok kemudian menyerahkan RAPBD ke DPRD untuk dibahas oleh mereka. (Baca: Air Asia Hilang, Ahok: Laut Belitung Banyak Jin)

    Ahok sudah tahu sanksi yang harus diterima jika RAPBD belum disahkan hingga hari ini. Sanksinya, kata Ahok, pemerintah pusat tak akan memberikan Dana Alokasi Umum untuk pemerintah DKI Jakarta, karena RAPBD tak kunjung disahkan. "Tapi tidak apa-apa, santai saja. Kami juga enggak bakal dapat DAU kok," ujar Ahok. (Baca juga: Ahok: Pokir, Kode Anggota Dewan 'Mainkan' APBD)

    GANGSAR PARIKESIT

    Topik terhangat:

    AirAsia | Banjir | Natal dan Tahun Baru | ISIS | Susi Pudjiastuti

    Berita terpopuler lainnya:
    Kasus E-mail Palsu, Bank Mandiri Lapor Polisi
    PPATK Temukan Rekening Gendut 26 Bupati
    Indonesia Kehilangan 90 Ribu Barel Minyak Perhari



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Fahri Hamzah Dari PKS Ke Partai Gelora Indonesia

    Partai Gelora Indonesia didirikan di antaranya oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta pada, 28 Oktober 2019. Beberapa tokoh politik lain ikut bergabung.