Jawaban Penangguhan UMP DKI 2015 Akhir Januari

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah kendaraan terjebak macet saat berlangsungnya aksi unjuk rasa yang digelar oleh ribuan buruh dari berbagai elemen di Kawasan Bunderan HI, Jakarta, 10 Desember 2014. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    Sejumlah kendaraan terjebak macet saat berlangsungnya aksi unjuk rasa yang digelar oleh ribuan buruh dari berbagai elemen di Kawasan Bunderan HI, Jakarta, 10 Desember 2014. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota dewan pengupahan dari kalangan pengusaha, Sarman Simanjorang, mengatakan jawaban atas pengajuan penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2015 diprediksi selesai pada akhir Januari 2015. Ia mengatakan pihaknya akan melakukan pembahasan dan sidang pada pekan kedua Januari.

    "Keputusan maksimal akhir bulan ini," kata Sarman Simanjorang, anggota dewan pengupahan dari kalangan pengusaha, ketika dihubungi Tempo, Ahad, 4 Januari 2015. Pembahasan dan sidang dewan pengupahan akan dititikberatkan pada kelengkapan administrasi yang harus dimiliki 27 perusahaan pengaju penangguhan UMP. (Baca: Kadin: UMP DKI Paling Tinggi Rp 2,7 Juta)

    Ia berharap jawaban penolakan atau persetujuan oleh dewan pengupahan setidaknya dapat selesai pada pekan ketiga Januari. Sarman mengatakan, selain harus melengkapi persyaratan, perusahaan pengaju penangguhan juga akan disurvei langsung dan dilakukan verifikasi oleh dewan pengupahan.

    Pihaknya akan berdialog dan memastikan kepada pihak manajemen maupun serikat pekerja bahwa kesepakan penangguhan memang dilakukan terbuka oleh kedua belah pihak. "Saat pemeriksaan, kita sebenarnya sudah bisa prediksi ditolak atau tidaknya." (Baca: Dewan Pengupahan DKI Tetapkan KHL 2014 Rp 2,5 Juta)

    Sebanyak 27 perusahaan asing asal Korea mengajukan penangguhan atas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2015. Mereka menolak kenaikan UMP hingga Rp 2,7 juta yang sudah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

    Pengajuan penangguhan UMP DKI 2015 dilakukan oleh 27 perusahaan penanam modal asing asal Korea. Perusahaan itu terdiri atas 23 perusahaan dari Kawasan Berikat Nusantara dan juga beberapa perusahaan lainnya yang tersebar di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. (Baca: Ahok: Pemerintah DKI Lebih Kaya dari Konglomerat)

    MAYA NAWANGWULAN

    Baca juga:
    Iran Klaim Gagalkan Upaya Pembunuhan oleh Mossad

    Real Madrid Lawan Valencia, Ini Susunan Pemainnya

    Tragedi AirAsia, Total 34 Korban Ditemukan

    Piala FA, MU Andalkan Falcao dan Rooney


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.