Djarot Sebut 1.000 Minimarket di DKI Bermasalah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyapa sejumlah awak media usai bersilaturahmi ke Gereja Theresia di Menteng, Jakarta, 24 Desember 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyapa sejumlah awak media usai bersilaturahmi ke Gereja Theresia di Menteng, Jakarta, 24 Desember 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan bersungguh-sungguh menertibkan minimarket yang kini menjamur di Ibu Kota. Bahkan saat ini dia sudah mengantongi daftar minimarket yang bermasalah. "Dari total 2.000-an minimarket, ada sekitar seribu yang bermasalah," ujarnya. Menurut  Djarot, data itu dia dapat berdasakan hasil penghitungan lurah dan camat di tiap wilayah.

    Sejauh ini, Djarot belum menentukan sanksi yang akan diberikan kepada minimarket bermasalah itu. Dia berencana terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kementerian Perdagangan. "Karena ada dua macam pelanggaran, apakah pelanggaran perizinan atau peruntukan bangunan."

    Djarot mencontohkan, keberadaan gerai 7-Eleven dan Lawson yang sebenarnya mengatongi izin restoran dan kafe justru menyerupai minimarket karena menjual produk secara eceran. (Baca juga: Djarot Ditantang Bikin Pasar di Kepulauan Seribu)

    Untuk menghindari timbulnya masalah serupa pada masa mendatang, Djarot berencana melebur lokasi perizinan. Selama ini, izin minimarket diterbitkan oleh wali kota setempat. Sedangkan izin 7-Eleven dan Lawson diterbitkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

    "Nanti, semua perizinan mungkin dilebur ke Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau setaraf wali kota. Kami identifikasi terlebih dahulu," ujar mantan Wali Kota Blitar itu. "Yang pasti, secara lisan, Pak Rachmat Gobel (Menteri Perdagangan) sudah mendukung langkah kami."

    ARIE FIRDAUS

    Berita lain:
    Jokowi Diingatkan Tolak Budi Gunawan untuk Kapolri

    Pemandu di Bus Wisata Curhat 'Kejamnya' Ahok 

    Riset BMKG: Air Asia Jatuh karena Mesin Beku




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.