PNS DKI Belum Digaji, Ahok: Gara-gara Ahok Kan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencoba Kendaraan bajaj listrik (Batik) di Balai Kota, Jakarta, 6 Januari 2015. Ahok mengapresiasi Bajaj buatan lokal oleh PT. Arrtu International yang berbasis di Cawang, dengan tenaga listrik 2.000 watt akan segera beroperasi jika sudah mengantongi izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencoba Kendaraan bajaj listrik (Batik) di Balai Kota, Jakarta, 6 Januari 2015. Ahok mengapresiasi Bajaj buatan lokal oleh PT. Arrtu International yang berbasis di Cawang, dengan tenaga listrik 2.000 watt akan segera beroperasi jika sudah mengantongi izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berburuk sangka mengenai keterlambatan pembayaran gaji ribuan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah DKI.

    Sebab, Ahok berujar, alasan keterlambatan pembayaran gaji karena Ahok baru saja merombak pejabat di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). "Saya jadi su'udzon. Ini gara-gara lu (Ahok) ubah-ubah, coba lu enggak staf-in gue," kata Ahok di Balai Kota, Rabu, 7 Januari 2015. (Baca: Ahok Batal Sewa Chandra Hamzah Bela DKI)

    Ahok menduga ada pihak yang sengaja mengembuskan persoalan keterlambatan gaji untuk menyudutkannya. "Saya enggak tahu apa sengaja dimainin atau apa," ucap Ahok. Namun, Ahok menduga persoalan mengarah ke dirinya. "Nanti akan dibilang, ini gara-gara Ahok kan." (Baca: Ahok: APTB Sangat Salah)

    Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan sebanyak 72 ribu PNS DKI belum menerima gaji selama sebulan. Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu menjelaskan keterlambatan pembayaran gaji bukan karena DKI tidak punya duit. "Ini karena kepala dinas yang baru harus disposisi kewenangan," ujar dia. (Baca: Pemandu Wisata Di-PHK, Ahok: Syukur, Berlagu Sih)

    Pembayaran gaji pegawai harus ditandatangani oleh pejabat dari SKPD terkait. Dalam proses pencairan gaji, kepala dinas wajib menandatangani surat pengesahan pendapatan dan belanja (SP2B). "Kita semua tahu ini sedang transisi pimpinan," ujarnya. (Baca: Ahok: Bisa Mati Saya Mereka Minta Jadi PNS)

    Selain itu, telatnya pembayaran gaji PNS Jakarta tidak lepas dari pergantian Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Badan Kepegawaian harus mengkonfirmasi ke Dinas Komunikasi dan Informasi mengenai pejabat mana hasil dari promosi kemarin yang menjadi kepala dinas. "Kalau nanti main bayar lalu terjadi ketimpangan pembayaran gaji, negara yang rugi," ujar Heru. (Baca: Pemandu Bus Wisata Jakarta Di-PHK Via Telepon)

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jakarta Agus Suradika mengatakan daftar gaji Januari untuk PNS Jakarta sudah siap. Lantaran pada Jumat, 2 Januari 2015, ada pelantikan enam ribuan pejabat, maka semuanya berubah. "Kalau digaji sekarang, kan ada perubahan pegawai yang naik eselon III dan sebaliknya," katanya. (Baca juga: Pemandu di Bus Wisata Curhat 'Kejamnya' Ahok)

    ERWAN HERMAWAN

    Topik terhangat:

    AirAsia | Banjir | Natal dan Tahun Baru | ISIS | Susi Pudjiastuti

    Berita terpopuler lainnya:
    Ekor Air Asia Ditemukan di Dasar Laut
    Kutipan Utuh Fatwa Boleh Interupsi Khotbah Ngawur
    Menteri Jonan: Kenapa Saya Harus Tunduk Singapura?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.