Soal Monorel Jakarta, Ahok Takut Sama Jaksa Nakal  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tiang pancang untuk jalur monorel yang terbengkalai di kawasan Kuningan, Jakarta. TEMPO/Subekti

    Tiang pancang untuk jalur monorel yang terbengkalai di kawasan Kuningan, Jakarta. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tengah menyiapkan surat pemutusan kontrak PT Jakarta Monorel (JM). Surat pemutusan kontrak akan dilayangkan Ahok pada minggu ini kepada PT JM.

    "Lagi dipelajari. Minggu ini, kami akan megirimkan surat, maunya mereka apa," katanya di Balai Kota, Senin, 12 Januari 2015. Menurut dia, surat pemutusan kontrak harus disiapkan dengan benar dan dipelajari dengan seksama, termasuk dasar hukumnya.

    Ia tak mau Pemerintah Provinsi DKI berurusan dengan hukum gara-gara menolak pembangunan monorel. "Kalau ada oknum-oknum di kejaksaan dan di kehakiman, kami bisa repot," ujarnya. (Baca: Ahok Kirim Sinyal Batalkan Monorel)

    Ahok menuturkan PT JM kerap mengancam Pemprov DKI jika memutus kerja sama pembangunan proyek senilai Rp 15 triliun itu. "Mereka selalu bilang mau gugat. Nah, kalau mau gugat, yang janji buat, kan, dia. Kami ini hanya menyediakan tempat. Masak, tempatnya mau disandera."

    Ahok juga menilai PT JM wanprestasi karena telah bertahun-tahun tidak mengerjakan proyek yang mulai digarap sejak zaman Gubernur Sutiyoso itu. "Setelah bertahun-tahun, dia bangun kagak dikerjain. Mintanya mau properti terus," tutur mantan Bupati Belitung Timur itu. (Baca: Pengamat: Monorel Bikin Pemerintah Kota Bangkrut)

    Ia menyangsikan PT JM soal pendanaan membangun proyek monorel. Pinjaman dana sebesar 70 persen didapat PT JM dari bank. Nah, Ahok mencurigai sisanya. "Jangan-jangan, uang 30 persen itu dari jual properti yang kami kasih izin pada Anda. Itu yang saya curiga. Jadi, wajar dong enggak kasih kredit bank kalau dicurigai."

    Ahok mengatakan pembangunan monorel tetap jalan, tapi bukan oleh PT JM. "Kalau yang lain, harus tender. Monorel masih bisa ikut, tapi harus lelang," ujarnya. Ahok mempersilakan PT JM untuk ikut tender jika masih berminat, asalkan untuk rute yang berbeda. "Haknya sudah bisa dimiliki setiap orang. Selama ini, kan, dia ngotot nih seolah-olah yang berhak bangun itu dia. Ini yang tidak benar."

    ERWAN HERMAWAN

    Berita Terpopuler
    2 Perusahaan Ini Setor Duit ke Budi Gunawan

    Diancam Bom, Kantor VoA Indonesia Gelap Gulita

    Jokowi: Izin Penerbangan Bertahun-tahun Dibiarkan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.