Begini Cara BNN Lacak Kadar Narkotik PNS DKI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas BNN terlihat tengah membantu dalam mendata para PNS di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat 2 Januari 2015. Tes urin yang diikuti 2000 PNS Pemprov DKI ini agar pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta bebas dari pengaruh buruk Narkoba. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO

    Petugas BNN terlihat tengah membantu dalam mendata para PNS di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat 2 Januari 2015. Tes urin yang diikuti 2000 PNS Pemprov DKI ini agar pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta bebas dari pengaruh buruk Narkoba. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta Sapari Partodiharjo optimistis "pendalaman" tes urine ribuan pegawai negeri sipil DKI Jakarta akan selesai bulan ini. Hasil tes urine itu akan langsung diserahkan kepada Gubernur Basuki Tjahaja Purnama untuk menentukan langkah berikutnya.

    "Target kami selesai bulan ini supaya bisa segera berfokus ke agenda BNN yang lain. Saya juga capek dikejar-kejar soal hasil oleh wartawan," kata Sapari sambil terkekeh, Selasa, 13 Januari 2015.

    Sapari menjelaskan tes urine bukan sebagai langkah akhir untuk memeriksa keterlibatan PNS dalam rantai narkoba. Setidaknya ada tiga hal yang didalami oleh BNN. "Dari tes rambut, cek sakitnya apa, dan siapa dokter yang menangani, sampai melacak dari nomor ponselnya," kata Sapari.

    Ahok mengadakan tes urine massal terhadap ribuan PNS pada Jumat, 2 Januari 2015. Bekerja sama dengan BNN, Ahok melakukan uji urine seusai melantik 4.800 pejabat eselon II, III, dan IV di Lapangan Monas. Tak tanggung-tanggung, Ahok menyiapkan sanksi pemecatan bagi PNS yang positif menggunakan narkoba. (Baca: Cara Ahok Lacak Pejabat Pengguna Narkoba)

    Tes rambut, kata Sapari, untuk mendapatkan jejak yang lebih jelas kapan seseorang mulai menggunakan narkoba. Menurut dia, tes ini sudah acap digunakan oleh BNN untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. "Tes rambut pada dasarnya mudah dilaksanakan, 17 sampai 20 menit saja cukup. Tapi, analisisnya itu yang lama, apalagi sampelnya bukan puluhan, ribuan!" kata Sapari.

    Tes selanjutnya, kata Sapari, adalah mengecek riwayat kesehatan PNS. BNN harus memastikan saat dilakukan tes urine apakah PNS itu sedang mengidap sakit yang mengharuskan konsumsi obat-obatan tertentu. "BNN harus tahu rekam medisnya, siapa dokternya, dan kami pastikan akan kami datangi dokternya untuk mendapatkan data yang valid," ujarnya.

    Selanjutnya, ia menjelaskan, BNN akan menelusuri nomor telepon seluler semua PNS yang saat itu diperiksa urinenya. Tujuannya untuk melihat keterkaitan dengan jaringan narkoba yang ada dalam daftar BNN. "Kalau terbukti ada hubungannya, ya, sekalian saja tangkap," katanya.

    Sapari berharap semua pihak yang ingin tahu hasil uji urine beberapa pekan silam untuk bersabar. Ia juga berharap stakeholder terkait dapat lebih bijaksana dalam memberikan pernyataan. "Hasil resminya itu dari BNN, tunggu saja dengan sabar," kata Sapari. (Baca: Ahok Periksa Urine Pejabat DKI Jakarta)

    DINI PRAMITA

    Berita Lainnya:
    Alasan DKI Memutus Kontrak PT Jakarta Monorail
    Kartu Jakarta Pintar, DKI Anggarkan Rp 2,2 Triliun
    Alat Canggih Pendeteksi Pohon Keropos Milik IPB
    Insiden Kebun Raya Bogor, Ini Sebab Dilarang Paku Pohon


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.