Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kriminolog Anggap Razia Preman Tidak Efektif  

Editor

Budi Riza

image-gnews
Petugas kepolisian mengamankan preman yang terlibat tindak premanisme di Polda Metro Jaya Jakarta, Jumat (9/11). TEMPO/Tony Hartawan
Petugas kepolisian mengamankan preman yang terlibat tindak premanisme di Polda Metro Jaya Jakarta, Jumat (9/11). TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.COJakarta - Untuk menekan populasi preman sekaligus menurunkan angka kriminalitas, Kepolisian Jakarta Barat mengadakan razia preman tadi malam. Cara ini dipandang tidak efektif oleh Arthur Josias Simon, kriminolog dari Universitas Indonesia.

"Kalau mau pecahkan masalah premanisme, yang komprehensif. Premannya ditangkap tapi bekingnya juga dicari dan ditangkap," kata Simon kepada Tempo, Ahad, 18 Januari 2015. (Baca: Kisah Ahok dan Keluarga Saat Diancam Preman Pluit.)

Simon menganggap razia preman terminal atau preman di tempat-tempat publik tidak akan mengurangi jumlahnya. Bahkan Simon dapat memastikan jumlah preman bertambah, minimal sama, pada setiap razia. 

"Setiap razia, kok, jumlahnya tambah banyak di satu titik saja. Sebetulnya itu menjadi alarm bahwa ada yang keliru dalam memberantas preman." (Baca: Ahok: Mafia Preman 'Petakin' Monas.)

Sedangkan kepolisian, kata Simon, cenderung akan puas jika yang ditangkap menjadi lebih banyak. "Mereka melihat dari indikator yang kurang tepat," ujarnya. Simon mengartikan, jika setiap razia yang ditangkap semakin banyak, artinya, jumlah preman memang bertambah.

Kepolisian Jakarta Barat menangkap 36 orang diduga preman dalam Operasi Cipta Kondisi yang dilaksanakan pukul 22.00 hingga pukul 01.00. "Yang diproses secara hukum ada dua orang karena membawa airsoft gun dan dua linting ganja," kata Kabag Humas Polres Jakarta Barat Kompol Herru Julianto.

Sementara itu, 34 lainnya akan dititipkan ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat. "Mereka akan menjalani rehabilitasi selama empat- enam bulan," kata Herru. Cara ini diharapkan dapat menekan jumlah preman yang berkeliaran di wilayah hukum Jakarta Barat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Metode pembinaan yang dilakukan di panti sosial dianggap tak efektif oleh Simon. Pasalnya, besar kemungkinan, setelah menjalani rehabilitasi, orang-orang itu akan kembali menjadi preman di jalanan. Perputaran uang yang sangat tinggi dalam bisnis ini menjadi magnet bagi preman. "Jika bekingnya tak diberantas, akan muncul orang-orang baru," kata Simon.

Memang tak mudah menangkap beking para preman. Seakan sudah menjadi rahasia umum bahwa ada petugas keamanan seperti polisi dan tentara yang melindungi para preman dalam menjalankan bisnis wilayah itu. "Justru itu tantangannya. Kalau bisa ditangkap dan diproses, jumlah preman akan turun. Sebab, akan ada pemikiran bahwa beking saja bisa ditangkap."

Adapun Herru mengatakan, untuk menangani kasus premanisme, polisi memiliki pos pantau yang disebar di seluruh penjuru Jakarta Barat. Laporan dari masyarakat yang masuk ke pos pantau jadi dasar untuk melakukan tindakan seperti razia. "Titik-titik razia itu juga berdasarkan laporan dari lapangan, salah satunya dari pos pantau," kata Herru.

DINI PRAMITA

Baca berita lainnya:
Soal Kapolri, Ruhut: Jokowi Melihat Sesuatu
Pakaian Putih, Terpidana Bertanda Tembak di Dada

Jika Budi Gunawan Batal Dilantik, Jokowi Pilih 8 Calon Ini

Romo Benny: Ada Hukuman Lebih Menyakitkan dari Mati

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

1 hari lalu

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images
TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.


Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

2 hari lalu

Ilustrasi sabu. Reuters
Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.


Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

2 hari lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.


Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

2 hari lalu

Petugas sedang memadamkan api yang membakar sebuah ruko di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Foto: ANTARA/Khaerul Izan
Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

Puslabfor Polri melakukan investigasi kebakaran di Mampang, Jakarta yang mengakibatkan 7 lorban meninggal. Apa saja tugas Puslabfor?


Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

2 hari lalu

Petugas melayani pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di ruangan Layanan Publik Polres Tegal, Jawa Tengah, Selasa 12 November 2019. Menurut petugas pelayanan, jumlah pemohon pembuatan SKCK untuk syarat pendaftaran CPNS 2019, dua hari terakhir meningkat hingga 50 persen dari biasanya 50 pemohon menjadi 100 pemohon. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

Tata cara perpanjang SKCK 2024 secara online bisa dilakukan melalui aplikasi PRESISI POLRI Super App. Ketahui syarat dan biaya terbarunya.


Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

2 hari lalu

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. (foto: humas polri)
Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ke depan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi polisi dan masyarakat.


Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

3 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK.  TEMPO/Subekti.
Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

7.000 lebih personel gabungan Polri-TNI berjaga di MK pada hari ini.


Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

3 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

Rekayasa lalu lintas di sekitar gedung MK berlangsung situasional bergantung kondisi pendemo.


5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

7 hari lalu

Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan meninjau lokasi kecelakaan bus Rosalia Indah di KM 370 Tol Semarang-Batang, Jawa Tengah, Kamis, 11 April 2024. Dok. Korlantas Polri
5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

Korlantas Polri mencatat ada ribuan kecelakaan lalu lintas selama 5 hari Lebaran. Dari jumlah total itu ada ratusan nyawa terenggut.


Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

7 hari lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

Pemerintah harus menyelesaikan masalah di Papua dengan cara-cara yang komprehensif dan lintas sektor.