Ahok Minta Listrik di Permukiman Ilegal Diputus  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO.CO, Jakarta -  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tak menambah sambungan listrik di permukiman ilegal di Ibu Kota. Alasannya, sambungan listrik resmi itu menimbulkan kesan permukiman tersebut diizinkan pemerintah. "Akibatnya, semakin sulit membenahi permukiman kumuh," kata Ahok di Balai Kota, Senin, 19 Januari 2015.

    Ahok menuturkan PLN bakal mendapat tugas berat dalam kaitan dengan perhelatan Asian Games 2018 di Jakarta jika sambungan ke pemukiman ilegal tidak diputus. Perusahaan pelat merah tersebut harus mampu menyediakan tambahan kapasitas jaringan listrik berdaya 3.000 megawatt. Penambahan itu bertujuan menjamin ketersediaan listrik bagi apartemen-apartemen dan sarana olahraga yang digunakan dalam kompetisi olahraga terbesar se-Asia itu.

    Menurut Ahok, akan ada banyak apartemen dan superblok yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan akomodasi para peserta Asian Games. Sedangkan penyediaan sambungan listrik di permukiman liar akan mengganggu pasokan yang semestinya dialokasikan bagi hunian tersebut. 

    Ahok mengatakan sambungan yang telanjur dipasang harus dibenahi secara bertahap. Ia meminta Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah mempercepat pembangunan rumah susun sederhana sewa sebagai tempat relokasi warga permukiman ilegal. "Kasihan juga kalau langsung diputus mendadak. Aktivitas mereka bisa terhenti," ujar Ahok.

    LINDA HAIRANI

    Berita lain:
    Yusril: Jokowi Melanggar Undang-Undang Kepolisian
    Presiden Jokowi Dimusuhi Tiga Negara
    Oegroseno: Budi Gunawan Pasti Ditahan KPK  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.