Organda Diam, Tarif Angkot di Depok Belum Turun  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Gunawan Wicaksono

    TEMPO/Gunawan Wicaksono

    TEMPO.CO, Depok - Sopir angkutan umum di Depok belum menurunkan tarif karena belum mendapat pengumuman dari Organda dan Dinas Perhubungan setempat. Desakan menurunkan tarif memang sudah sering kali disampaikan penumpang, namun mereka enggan untuk memenuhi. "Kami enggak bisa asal turunin," kata Suyadi, 45 tahun, sopir angkot D-11 rute Depok-Palsigunung, Selasa, 20 Januari 2015.

    Menurut Suyadi, dirinya tidak mungkin menurunkan tarif jika Organda belum memberikan peraturan resmi. "Nanti saya kesalahan kalau turunin sendiri," kata dia. Ia mengaku berharap bisa menurunkan tarif seperti semula saat harga Premium masih diharga Rp 6.500 per liter.

    Tarif perjalanan Terminal Depok-Palsigunung awalnya Rp 3.500. Tarif naik menjadi Rp 4.500 setelah harga Premium dinaikkan menjadi Rp 8.500. Tarif itu bertahan meski pemerintah sudah dua kali menurunkan tarif menjadi Rp 7.600 dan Rp 6.600. (Baca juga: Harga BBM Turun, Sopir Angkot Bingung Soal Tarif.)

    Arismanto, 28 tahun, sopir angkot rute Depok-Cinere, mengatakan sopir masih menunggu keputusan dari Organda. Pada dasarnya seluruh sopir siap jika tarif diturunkan asalkan dalam batas yang wajar. (Baca juga: Jonan Minta Turun, Angkot Pakai Tarif Lama.)

    Dengan harga Premium Rp 6.600, kata Arismanto, penurunan tarif mungkin tidak sampai Rp 1.000. Selisih harga saat ini dengan harga awal Rp 6.500 menurutnya hanya akan membuat tarif perjalanan Depok-Cinere turun Rp 500. "Tapi saya tunggu Organda saja, belum ada pengumuman sampe sekarang," katanya.

    MAYA NAWANGWULAN

    Baca berita lainnya:
    Mahasiswi Berutang Rp 1 Miliar Dikenal Tertutup
    Bob Sadino, Celana Pendek, dan Ajaran Agama
    Ribut Kapolri, Koalisi Prabowo Mau Jatuhkan Jokowi?
    Mahasiswi Berutang Rp 1 Miliar, Ayah: Nuwun Sewu
    Geram, Fadli Zon: Hanya Tuhan yang Mengevaluasi KPK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.