Menteri Desa Minta Karawang Stop Izin Industri  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendidikan Anies Baswedan melakukan rapat koordinasi dengan menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko PSDM Kebudayaan Puan Maharani dan menteri PDT Marwan Jafar di gedung Menko Perekonomian, Jakarta, 13 Januari 2014. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Menteri Pendidikan Anies Baswedan melakukan rapat koordinasi dengan menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko PSDM Kebudayaan Puan Maharani dan menteri PDT Marwan Jafar di gedung Menko Perekonomian, Jakarta, 13 Januari 2014. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Karawang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Ja'far blusukan ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu, 21 Januari 2015. Marwan meminta lahan pertanian di wilayah itu dipertahankan demi ketahanan pangan Indonesia.

    "Karawang merupakan lumbung padi secara nasional," kata Marwan kepada Tempo, Rabu, 21 Januari 2015. Karena itu, produktivitas padi wilayah tersebut harus terjaga. Ia memperingatkan pemerintah setempat agar tak terjadi perubahan alih fungsi lahan di wilayah tersebut.

    Marwan mengatakan di Kabupaten Karawang saat ini terdapat 40 ribu hektare lahan nonteknis dan 87 ribu lahan teknis. Marwan meminta padi ditanam di lahan nonteknis. "Bisa dibangun irigasi," katanya.

    Menurut dia, pemerintah mewanti-wanti ihwal alih fungsi lahan, tapi tidak anti terhadap industri ataupun perumahan. Peringatan itu semata-mata bertujuan mempertahankan kelangsungan hidup petani di desa. "Apalagi pemerintah menargetkan tiga tahun ke depan sudah swasembada beras, sehingga tak lagi impor beras," ujarnya.

    Marwan meminta pemerintah setempat tak memberikan izin pembukaan lahan baru untuk industri atau perumahan. Ia meminta lahan yang ada dilindungi dengan undang-undang tata ruang. "Kalau ada yang mau bangun industri, jangan diizinkan," katanya.

    Pelaksana Tugas Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengakui adanya penyusutan lahan di wilayahnya. Menurut dia, setiap tahun sekitar 0,7 persen lahan menyusut akibat peralihan fungsi. "Seperti industri dan penunjangnya," kata Cellica kepada Tempo.

    Ia mengatakan pihaknya mendukung langkah Menteri Marwan ihwal pencegahan pengalihan fungsi lahan. Ia menyatakan akan memperketat perizinan pembangunan berdasarkan aturan tata ruang di wilayahnya.

    ADI WARSONO

    Berita Lainnya:
    KPK Jawab 'Serangan' Istana Soal Budi Gunawan  
    Perempuan Ini Warisi Bisnis Bob Sadino
    Ini Surat Dewan Gereja Dunia untuk Bima Arya  
    Sepeda Motor Tentara di Bekasi Pakai Gas Melon  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.