Maret, Tak Boleh Ngetem, Sopir Kopaja Digaji

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta memeriksa kelengkapan surat kendaraan angkutan kota (angkot) di jalan Gajah Mada, Jakarta, Kamis (3/1). TEMPO/Tony Hartawan

    Sejumlah petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta memeriksa kelengkapan surat kendaraan angkutan kota (angkot) di jalan Gajah Mada, Jakarta, Kamis (3/1). TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan menguji coba sistem subsidi dan pembayaran rupiah per kilometer untuk bus kota. Objek uji coba ini adalah bus Kopaja 66 rute Blok M-Manggarai.

    "Dengan sistem baru ini, sopir dan kernet akan digaji, jadi enggak ada bus ngetem lagi," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Benjamin Bukit di Balai Kota, Rabu, 4 Februari 2015.

    Uji coba sistem subsidi dan pembayaran rupiah per kilometer ini, menurut dia, merupakan langkah awal untuk mengintegrasikan seluruh moda transportasi umum dalam kota di Jakarta di bawah naungan PT Transportasi Jakarta.

    "Targetnya, akhir tahun ini seluruh angkutan Kopaja bergabung dengan PT Transportasi Jakarta," ujarnya. Setelah itu, giliran organisasi angkutan umum lain yang akan diintegrasikan.

    Dengan sistem ini, kata Benjamin, pengusaha angkutan tak perlu lagi mematok target setoran. Para awak bus juga akan mendapat gaji tetap. "Faktor inilah yang membuat sopir memilih ngetem atau ugal-ugalan supaya dapat penumpang banyak," ujarnya.

    Sedangkan untuk biaya operasional, Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan subsidi, sehingga tarif angkutan ini akan tetap meskipun harga bahan bakar minyak berubah. Bus-bus yang beroperasi dikelola oleh PT Transjakarta.

    PRAGA UTAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.