Ahok Vs Kementerian Perhubungan, Bus Perlu Modifikasi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Ahok (kiri), bersama ketua Yayasan Tahir Foundation, Dato Sri Dr Tahir, menaiki bus tingkat baru di silang Monas, Jakarta, 10 Desember 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

    Gubernur DKI Jakarta, Ahok (kiri), bersama ketua Yayasan Tahir Foundation, Dato Sri Dr Tahir, menaiki bus tingkat baru di silang Monas, Jakarta, 10 Desember 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.COJakarta - Perusahaan karoseri bus Nusantara Gemilang menyatakan siap membantu modifikasi bus tingkat Tahir Foundation yang belum bisa beroperasi akibat tak memenuhi ketentuan peraturan pemerintah.

    "Betul, kami akan melakukan perubahan supaya bus itu bisa mendapat izin," kata Direktur Nusantara Gemilang Christian Budianto kepada Tempo.

    Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan lima bus hibah yang diterima Pemerintah Provinsi DKI pada Desember 2014 perlu dimodifikasi supaya memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Angkutan Darat.

    Lima bus tingkat yang rencananya digunakan untuk bus pariwisata gratis ini merupakan produksi dalam negeri. Karoserinya dikerjakan oleh Nusantara Gemilang asal Kudus, Jawa Tengah. Adapun sasis dan mesin bus menggunakan merek otomotif asal Jerman, Mercedes-Benz. "Kami akan berkonsultasi dengan tim Kementerian Perhubungan," ujar Christian.

    Soal masalah sasis bus yang dianggap tak layak, Christian menyatakan ini karena perbedaan persepsi antara Kementerian Perhubungan dan produsen bus. Dia menuturkan sasis pada bus Tahir itu sudah berstandar internasional dan biasa digunakan untuk bus tingkat. "Kami sedang menunggu agenda pertemuannya, supaya kami bisa menjelaskan teknologi bus ini," ujarnya.

    Dia melanjutkan, kalaupun Kementerian Perhubungan tetap ingin bus ini harus diubah, pihak karoseri dan agen pemegang merek Mercedes-Benz akan melakukan modifikasi sesuai dengan permintaan.

    PRAGA UTAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.