Atasi Macet Jakarta, Pengamat: Ahok Kurangi Sepeda Motor

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terjadi kemacetan yang panjang saat kepolisian melakukan pemeriksaan tahap awal,  dengan melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan beruntun di jalan Arteri, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Selasa 21 Januari 2015. Kecelakaan maut yang melibatkan tiga mobil dan enam motor tersebut memakan 4 korban jiwa. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO

    Terjadi kemacetan yang panjang saat kepolisian melakukan pemeriksaan tahap awal, dengan melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan beruntun di jalan Arteri, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Selasa 21 Januari 2015. Kecelakaan maut yang melibatkan tiga mobil dan enam motor tersebut memakan 4 korban jiwa. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO

    TEMPO.COJakarta - Kemacetan bukanlah hal yang aneh di Jakarta. Hampir setiap hari, penduduk Ibu Kota berhadapan dengan jalanan padat merayap, bahkan berhenti tak bergerak. Menurut pengamat transportasi Djoko Setijowarno, butuh revolusi total untuk membenahi masalah kemacetan.

    "Macet itu sudah masalah akut. Penanganan sudah sangat terlambat, tapi bukan berarti tak mungkin," katanya saat dihubungi pada Kamis, 5 Februari 2015.

    Salah satu solusi yang ditawarkan adalah mempertegas regulasi sepeda motor. Djoko memuji upaya pemerintah mengurangi jumlah pembeli sepeda motor dengan menaikkan harga 30 persen. Namun dia menyayangkan banyaknya vendor nakal yang malah menutup kekurangan dana dengan biaya mereka sendiri. Pada akhir 2014, jumlah angkutan roda dua di Ibu Kota sebanyak 13.084.372 unit, dengan pertambahan 12 persen per tahun.

    Djoko mengharapkan pemerintah daerah akan lebih berani memangkas jumlah pengguna sepeda motor. Dia menyarankan penghapusan pembayaran uang muka atau down payment serta mengurangi kapasitas mesin. "Maksimal 100 cc saja," ujarnya.

    Selain itu, angkot harus mulai dibenahi aturannya. Menurut Djoko, kendaraan umum tersebut tak layak dioperasikan di jalan raya. Pergerakan yang lambat serta kebiasaan menaik-turunkan penumpang secara sembarangan dinilai menambah kemacetan. Kepemilikan pun harus diubah, tak lagi dioperasikan atas nama pribadi, tapi diatur oleh satu perusahaan yang jelas.

    "Kalau perlu, angkot dibatasi di kompleks-kompleks saja," tuturnya. Hal ini diharapkan dapat secara perlahan mengurai kemacetan Ibu Kota.

    Pada Rabu lalu, sejumlah media massa internasional merilis hasil penelitian lalu lintas yang dilakukan oleh produsen oli Castrol. Menurut indeks Magnatec Castrol Stop-Start, rata-rata terdapat 33.240 kali proses berhenti-jalan per tahun di Jakarta. Jika dibandingkan dengan kota lain, indeks stop-start di Jakarta menempati urutan pertama. 

    Indeks ini mengacu pada data navigasi pengguna Tom Tom, mesin GPS, untuk menghitung jumlah berhenti dan jalan yang dibuat setiap kilometer. Jumlah tersebut lalu dikalikan dengan jarak rata-rata yang ditempuh setiap tahunnya di 78 negara.

    URSULA FLORENE SONIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.