TEMPO.CO , Jakarta - Banjir yang menggenangi kawasan ibu kota sejak dua hari lalu membuat pemerintah daerah DKI jadi sasaran empuk kesalahan. Pasalnya, upaya tanggap banjir dari pemda dinilai masih kurang. Namun, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada menyanggah hal tersebut. "Saat ada info peringatan banjir, kami langsung bergerak sesuai tupoksi masing-masing," kata Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Timur, Masyudi, kepada Tempo, Rabu, 11 Februari 2015.
Menurut dia, dinasnya sudah punya skenario sistem tanggap banjir sendiri. Hal ini telah dibicarakan pada awal Januari dengan wali kota dan seluruh SKPD di Jakarta Timur. Karena itu, saat banjir datang dua hari lalu, timnya telah siap mengeluarkan logistik dan melayani pengungsi yang membutuhkan makanan.
Misalnya, kata dia, dinasnya menyalurkan total 7.194 nasi box kepada warga yang mengungsi di titik-titik pengungsian, seperti sudin kesehatan Jakarta Timur, Mushola At-Tawabin, RS Hermina, Pos RW 03 Kampung Pulo, posko Jalan Waru Rawamangun, lapangan bulu tangkis dan rumah H. Niman di Cipinang Muara, serta kantor-lantor kelurahan. Tindakan ini langsung dilakukan saat pihak pusat mengumumkan titik-titik banjir.
Hal yang sama dikatakan oleh Camat Jatinegara, Syofian Taher. Menurut dia, penanganan banjir sudah menjadi program tetap pemda DKI. Karena itu, pihaknya tak perlu menunggu arahan dari BPBD untuk upaya penanggulangan banjir. "Kami sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi langsung dikerjakan saja," kata dia.
Namun, Kepala Sudin Kesehatan Jakarta Timur, Iwan Kruniawan, mengaku dirinya tetap mengacu pada koordinasi BPBD DKI. Misalnya, posko kesehatan di setiap titik pengungsi adalah satu sistem yang diatur oleh BPBD. Dirinya tak dapat begitu saja mengeluarkan stok obat jika tak ada koordinas jelas dari BPBD. "Walaupun tiap SKPD punya logistik masing-masing, ada baiknya tetap mengacu pada arahan BPBD," kata dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dinilai lamban dalam penanggulangan banjir akibat kurangnya koordinasi dengan anak buah di lapangan. Ahok takut jika tanggap darurat dijalankan akan ada oknum yang memanfaatkan dana darurat tersebut. Padahal, BPBD mengatakan bahwa status tanggap darurat dimaksudkan agar BPBD dapat menambah lebih banyak pasukan lagi untuk membantu korban banjir di ibu kota.
YOLANDA RYAN ARMINDYA
