Akan Dimakzulkan, Ini Daftar Konflik Ahok Versus DPRD  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuka apel besar Komitmen Aplikasi Deklarasi Sekolah Bersih, Damai dan Anti Korupsi se-Jakarta di Taman Monumen Nasional (Monas), Jakarta, 30 Desember 2014. Acara ini untuk menjadikan  guru-guru teladan yang baik bagi siswanya. TEMPO/Dasril Roszandi

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuka apel besar Komitmen Aplikasi Deklarasi Sekolah Bersih, Damai dan Anti Korupsi se-Jakarta di Taman Monumen Nasional (Monas), Jakarta, 30 Desember 2014. Acara ini untuk menjadikan guru-guru teladan yang baik bagi siswanya. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.COJakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta akan menggelar rapat pimpinan gabungan untuk menentukan nasib Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Senin, 16 Februari 2015. Wakil Ketua DPRD Jakarta Mohamad Taufik mengatakan rapat itu bakal memutuskan langkah yang ditempuh Dewan menyusul dikembalikannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 oleh Kementerian Dalam Negeri. “Kemungkinannya, kami akan mengajukan hak interpelasi dan hak angket,” kata Taufik kepada Tempo, Ahad, 15 Februari 2015.

    Konflik antara Ahok dan anggota DPRD DKI hingga muncul ancaman pemakzulan tak hanya terjadi sekali ini saja. Berikut ini daftar konflik yang pernah terjadi:

    1 Desember 2012
    Kasus : Sewa Stan di Pekan Raya Jakarta

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki menolak aturan yang memaksa pemerintah membayar Rp 4 miliar untuk menyewa stan di Pekan Rakyat Jakarta. Menurut dia, seharusnya pemerintah malah mendapat keuntungan dari acara itu, bukan membayar sewa. "Sudah berapa tahun kita dikadalin?" kata Ahok dalam video yang diunggah pemerintah DKI di YouTube. "Kita bisa minta KPK, BPK, BPKP memeriksa, apakah benar dia rugi. Kalau rugi, kita ambil alih."

    DPRD, melalui anggota Komisi Perekonomian, Aliman Aat, menganggap keluhan Ahok itu ketinggalan zaman. "Itu sudah murah. Silakan kalau mau bikin sendiri, pasti lebih mahal," kata Aliman. Niat Ahok membuahkan hasil setelah Jakarta International Expo membayar jatah keuntungan pemerintah DKI sebesar Rp 1,7 miliar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.