9 Desember 2014
Kasus : Ancaman Interpelasi
Penyerapan anggaran DKI yang baru mencapai 36 persen menjadi senjata baru anggota Dewan. Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan sejumlah anggota Dewan akan menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan alasan rendahnya serapan anggaran. Menurut dia, mengajukan hak interpelasi adalah bagian dari tugas mereka sebagai pengawas pemerintah. "Kalau tak ditanya, nanti rakyat yang akan bertanya kepada kami, 'Kerjaan lu apa?'," kata Taufik kepada Tempo.
11 Desember 2014
Kasus : Teknik DPRD Menggasak APBD
Ahok kesal dengan "permainan" anggota Dewan dalam pengesahan APBD Jakarta. Ahok
mengaku tahu cara anggota Dewan menggasak APBD. Caranya, menurut Ahok, Dewan "bermain" dengan mengajukan pokok pikiran atau pokir. "Saya tahu persis ada pokir-pokir yang bikin pusing satuan kerja perangkat daerah," ujar Ahok kepada Tempo. Ahok menjamin tidak akan ada lagi pokir yang tercantum dalam APBD 2015. "Sekarang kami masih bisa toleransi. Tahun depan kami tidak menoleransi sedikit pun," ucapnya.
10 Februari 2015
Kasus : Dituduh Menyuap DPRD
DPRD menuduh pemerintah DKI melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah melakukan percobaan suap kepada anggota DPRD. Tindakan itu disebut dilakukan ketika pemerintah menyusun APBD. Modus pemerintah, menurut anggota Dewan, yakni membiarkan anggota Dewan mengisi sendiri anggaran program yang nilainya mencapai Rp 12 triliun.
Gubernur Jakarta Basuki langsung meradang. "Sudah nanggung. Saya juga sudah kesal dengan cara main seperti itu," ucapnya. Ia pun menyatakan bukan masalah jika sikapnya menentang DPRD akan menambah musuh baru baginya. "Saya bilang, seribu musuh ditambah seribu musuh lagi sama."
EVAN | PDAT | Sumber Diolah Tempo