Kisruh Ahok Vs DPRD, Kali Ini Soal Anggaran  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyapa wartawan sebelum pelantiakan sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, 19 November 2014.  Dalam pelatikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, perwakilan dari Koalisi Merah Putih sama sekali tidak hadir. Tempo/Aditia Noviansyah

    Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyapa wartawan sebelum pelantiakan sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, 19 November 2014. Dalam pelatikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, perwakilan dari Koalisi Merah Putih sama sekali tidak hadir. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.COJakarta - Hubungan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan Dewan Perwakilan Daerah Jakarta kembali memanas. Kali ini pemicunya adalah soal anggaran.

    Pekan lalu, Kementerian Dalam Negeri mengembalikan berkas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta 2015. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek mengatakan status berkas tersebut masih ada di pemerintah DKI untuk diperbaiki.

    "Berkas APBD dikembalikan karena tak sesuai dengan aturan undang-undang," katanya saat dihubungi Tempo, Senin, 16 Februari 2015.

    Dia menerangkan, ada beberapa lampiran yang tak ditemukan dalam berkas tersebut. Di antaranya lampiran 1A APBD, obyek program APBD, dan rincian obyek program APBD. Rincian dana belanja tak langsung, yang mencakup belanja subsidi, hibah, dan dana sosial, juga tak ada. Hal lain yang menyebabkan pengembalian berkas tersebut adalah tidak adanya tanda tangan perwakilan DPRD. Berkas itu hanya ditandatangani Sekretaris Daerah DKI.

    "Hal ini membuat anggaran pejabat pengelola keuangan daerah cacat hukum," katanya.

    Reydonnyzar mengatakan berkas APBD DKI 2015 melanggar beberapa aturan. Antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang mengubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

    Karena itu, kata dia, Kementerian Dalam Negeri akan membentuk satu tim di bawah naungan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah untuk memberikan fasilitas agar Pemerintah Provinsi DKI dapat segera memperbaiki berkas tersebut. 

    Selain itu, tim ini bertugas membantu penyelesaian konflik internal antara pemerintah DKI dan DPRD terkait dengan pembahasan APBD. Dia mengatakan telah menerima surat dari DPRD yang menyatakan bahwa APBD yang diajukan Ahok tak sesuai dengan kesepakatan bersama. "Hal tersebut akan kami konfirmasi dan tindak lanjuti," kata Reydonnyzar.

    YOLANDA RYAN ARMINDYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.