Jokowi Rajin ke Bogor, Wali Kota Benahi Kemacetan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Istana Bogor, Jawa Barat. TEMPO/Subekti

    Istana Bogor, Jawa Barat. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Bogor - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi melakukan inspeksi mendadak ke beberapa unit pelayanan teknis di Kota Bogor, Senin petang, 16 Februari 2015. Yuddy menggelar sidak ini untuk melakukan pengecekan lantaran Presiden Joko Widodo saat ini lebih sering berkantor di Istana Bogor.

    Beberapa tempat yang didatangi Yuddy antara lain Dinas Lalu Lintas Angkutan dan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor, RSU PMI Bogor, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan, Perusahaan Listrik Negara Area Pelayanan Jaringan Bogor, Balai Kota Bogor, dan Markas Kepolisian Resor Bogor Kota. Dalam sidak itu, Yuddy didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Kepala DLLAJ Asyin Prasetyo.

    ‎Yuddy mengatakan pihaknya ingin memastikan adanya penataan transportasi dan lalu lintas di wilayah sekitar Istana Bogor berjalan lancar. Sebab, pemerintah pusat mendapat laporan bahwa penataan transportasi di Kota Bogor masih kurang maksimal. ‎"Ini menurut saya akan menjadi fokus kami setelah meningkatnya aktivitas Bapak Presiden di Bogor. Kami juga harus bisa bersinergi dengan Pemkot Bogor," katanya.

    Dia juga hendak memastikan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bogor bisa diandalkan untuk mendukung kegiatan Presiden Jokowi di Bogor. "Saya optimistis Pemkot Bogor bisa menyelesaikan semua permasalahan ini dan dapat mengelola lalu lintas sebaik-baiknya," katanya.

    Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya menjelaskan bahwa penataan ‎transportasi merupakan salah satu program prioritas Pemkot Bogor. "Terlebih lagi dengan adanya peningkatan aktivitas Presiden di Bogor. Penanganan transportasi menjadi nomor satu," katanya.

    Bima melanjutkan, DLLAJ sedang mempertimbangkan perubahan arus lalu lintas di wilayah sekitar Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor. Bahkan Pemkot Bogor berencana memberlakukan sistem satu arah di sekitar Istana. "Kami pun akan memberlakukan Trans Pakuan sebagai alat transportasi dan angkutan kota sebagai feeder di pinggiran Kota Bogor," katanya. 

    M. SIDIK PERMANA  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.