Perintah Ahok, Puluhan Jenis Obat Kuat Berbahaya Disita  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Beberapa produk obat tradisional yang mengandung bahan Kimia Obat (OT-BKO) Ilegal di BPOM, Jakarta (9/19). TEMPO/Arnold Simanjuntak

    Beberapa produk obat tradisional yang mengandung bahan Kimia Obat (OT-BKO) Ilegal di BPOM, Jakarta (9/19). TEMPO/Arnold Simanjuntak

    TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan obat kuat berbagai merk disita oleh pemerintah Taman
    Sari saat razia yang dilakukan di sepanjang jalan Gajah Mada, Mangga  Besar, dan Surya Pranoto. Menurut Camat Taman Sari, Paris Limbong,  puluhan obat kuat ini adalah obat ilegal yang berbahaya.

    "Obat ini yang jelas sangat berbahaya. Selain tidak terdaftar dalam  BPOM, dikhawatirkan menggunakan zat-zat kimia berbahaya yang dapat  berakibat fatal bagi nyawa seseorang," kata Paris, Rabu 18 Februari 2015.

    Di daerah Surya Pranoto dan Mangga Besar, ada lima lapak yang disita. Sementara itu di daerah Gajah Mada ada enam lapak yang disita. "Mereka bukan di toko-toko permanen seperti itu berjualannya, tetapi di gerobak atau etalase di pinggir jalan," kata Paris.

    Dalam operasi gabungan antara pemerintah Kecamatan Taman Sari dengan  Badan Pengawas Obat dan Makanan itu, ada 44 merk dagang yang disita dari dua lapak. "Padahal masih ada lapak lain yang belum didata,  kemungkinan besar jumlahnya lebih dari 44," kata dia. Satu merk  rata-rata berisi minimal tiga dus atau tiga kaleng obat kuat.

    Barang-barang itu, kata Paris, sebagian dipasok dari daerah  Jatinegara. "Di Taman Sari tidak ada toko besar yang jual grosir itu,"  kata dia. Sebagian besar barang sitaan merupakan obat perangsang, baik  berupa pil, jamu maupun salep. Ada juga kondom berbagai merk dan alat  bantu percintaan beraneka jenis.

    Paris mengatakan operasi ini adalah instruksi dari Gubernur Basuki  Tjahaja Purnama untuk mencegah kasus kematian akibat penyalahgunaan  obat. "Kan ada beberapa peristiwa di mana seorang laki-laki tahu-tahu  ditemukan tewas di hotel karena obat semacam itu," kata dia. Menurut  Paris, tindakan pencegahan seperti ini akan dilakukan secara rutin  supaya menimbulkan efek jera.

    Untuk pedagang yang tertangkap dalam operasi ini, tak diberikan sanksi  apapun. "Saya hanya bisa menyita barang saja, tak ada kewenangan untuk memberikan sanksi hukum apapun," kata dia. Jika pedagang tersebut  kembali tertangkap, kata Paris, barulah akan diserahkan ke kepolisian.  "Ingin saya nantinya dalam setiap razia bekerja sama dengan polisi  jadi bisa langsung proses supaya betul-betul jera," kata Paris.

    DINI PRAMITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.