Bogor Tak Mau Lagi Dapat Julukan Kota Terkotor

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/ Nita Dian

    TEMPO/ Nita Dian

    TEMPO.CO , Bogor: Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor Subaweh berupaya meningkatkan kualitas kebersihan dan membebaskan lingkungan hidup masyarakat yang terbebas dari sampah. Sebab, Bogor meminpikan meraih kembali Piala Adipura, seperti pernah diperoleh pada 1995.

    "Sudah 20 tahun warga kami merindukan julukan kota terbersih. Piala Adipura bisa diraih kalau semua steakholder mendukungnya," kata Subaweh kepada Tempo di Cibinong, Senin, 23 Februari 2015.

    Subaweh mengakui masih banyak wilayah Kabupaten Bogor yang belum terbebas dari masalah sampah. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih rendah. Bahkan, masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, termasuk membuang sampah ke sungai dan jalan raya. Wilayah pasar tradisional merupakan kawasan yang akrab dengan sampah.

    Padahal, Subaweh menceritakan, pemerintah daerah sudah berupaya maksimal menangani masalah sampah. Bahkan, jumlah armada truk sampah sudah mencukupi, yakni sebanyak 170 unit. "Tenaga pesapon di jalan-jalan juga sudah mencapai 580 orang," ujarnya.

    Menurut Subaweh, menciptakan lingkungan yang bersih bukan semata karena target meraih piala Adipura. Namun, merupakan penjabaran visi Kabupaten Bogor menjadi daerah termaju se-Indonesia. Untuk itu, perlu kesadaran masyarakat dan ketegasan aparat penegak perda. Sebab, seperti di Ibu Kota Cibinong banyak pedagang kaki lima yang berjualan di area taman dan membuang sampah sembarangan.

    "Di area publik sudah disiapkan tempat sampah. Tapi tetap saja masyarakat buang sampah sembarangan," kata Subaweh. "Perlu kesadaran dan kerjasama semua pihak."

    Langkah antisipasi lain untuk menghindari Kabupaten Bogor mendapat julukan kota terkotor, menurut Subaweh, segera dioperasikan tempat pembuangan regional Nambo di Kecaamatan Klapanunggal. Jelang pengoperasian, pemerintah akan memberikan uang kerohiman kepada masyarakat penggarap.

    "Selesai kewajiban sosial, segera dilaksanakan pemagaran dan pembangunan jalan di areal TPST Nambo," ujar Subaweh.

    ARIHTA U. SURBAKTI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.