Djarot: Sampah Jadi Ajang Bisnis dan Korupsi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pemulung berebut sampah layak jual di tempat pembuangan akhir (TPA) Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, (16/06). Pembahasan mengenai perpanjangan izin penggunaan lahan TPA yang berakhir 3 Juli nanti masih berlarut-larut. Foto: TEMPO/Haml

    Sejumlah pemulung berebut sampah layak jual di tempat pembuangan akhir (TPA) Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, (16/06). Pembahasan mengenai perpanjangan izin penggunaan lahan TPA yang berakhir 3 Juli nanti masih berlarut-larut. Foto: TEMPO/Haml

    TEMPO.CO , Jakarta -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa penanganan sampah di Ibu Kota menjadi ajang bisnis dan praktek korupsi. Sebab, sampah merupakan bisnis gurih bagi sebagian orang.

    "Sampah itu musibah bagi sebagian orang, sementara bagi lainnya adalah komoditas ekonomi. Mulai dari penyedia jasa angkutan, pengolahan, sehingga sampah jadi ajang bisnis korupsi. Apalagi di kota besar," kata Djarot di Balai Kota, Selasa, 24 Februari 2015.

    Karena dijadikan ajang bisnis dan korupsi, walhasil persoalan sampah pun tak kunjung kelar. Padahal setiap tahun, DKI menggelontorkan uang yang tak sedikit untuk menangani persoalan sampah. "Sampah tak tertangani, karena problemnya dimanfaatkan pemain," ucap dia.

    Tempat pembuangan sampah Bantargebang, Bekasi, juga menjadi persoalan. Pemerintah, ujar dia, harus membuang sampah ke lahan miliknya tapi harus bayar. Kontrak kerja sama dengan PT Godang Tua Jaya selaku pengelola Bantargebang berlangsung hingga 2023 nanti. "Kami belum mengevaluasi kontrak secara menyeluruh seperti apa," kata Djarot.

    Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 336 miliar untuk jasa pengelolaan sampah. Selain itu, DKI juga menggelontorkan dana Rp 4,48 miliar untuk jasa penimbangan sampah. Pemerintah pun membayar jasa pengawasan terhadap pengelolaan sampah sebesar Rp 1,1 miliar. Jika ditotal duit yang dikeluarkan DKI untuk Bantargebang sekitar Rp 340 miliar setahun.

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pemerintah DKI harus bijak melihat persoalan Bantargebang. "Pemerintah jangan merampas hak orang. Begitu juga dengan pengusaha jangan akal-akaln," ucap dia.

    Pengusaha, ujar dia, mesti berbisnis yang jujur. Prasetyo mengatakan, jangan sampai karena DKI kekurangan truk, pengusaha memanfaatkan kelemahan itu. "Biar dapat timbangan banyak dia angkut sekali tapi muter-muter saja terus di situ," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

    Ia menambahkan, jika pemerintah memutus kontrak kerja sama dengan PT Godang Tua Jaya, tak akan menyelesaikan persoalan sampah. "Sampah tidak akan berkurang," ucap dia. Sebab, problemnya ada di kekurangan truk sampah. "Ini yang harus diselesaikan."

    ERWAN HERMAWAN 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.