Ancaman 'Maut' Ahok untuk Mafia Rusun  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga menempati rumah susun sewa Daan Mogot, Jakarta Barat, 21 Oktober 2014. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    Warga menempati rumah susun sewa Daan Mogot, Jakarta Barat, 21 Oktober 2014. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menyatakan bakal menindak tegas pelaku jual-beli unit rumah susun. Menurut dia, pelaku jual-beli rusun dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan karena dianggap memalsukan identitas. "Hukumannya bisa mencapai 12 tahun," ujar dia di Tambora, Jakarta Barat, Selasa, 24 Februari 2015.

    Pemerintah pun menyiapkan cara untuk mencegah mafia rusun itu. Cara itu adalah dengan mengharuskan penghuni rusun sesuai dengan identitas yang tercantum dalam KTP. Nantinya tiap penghuni juga diharuskan membayar uang sewa rusun secara online melalui rekening Bank DKI. Kartu ATM yang mereka pegang menjadi penjamin bahwa identitas penghuni sudah sesuai.

    Dia yakin cara itu efektif untuk memberantas mafia rusun. Sebab, kartu bank itu dikeluarkan dengan persetujuan bank sentral yang dilindungi oleh UU Perbankan. Karena itu, perbedaan identitas itu akan dianggap sebagai pemalsuan identitas sesuai beleid moneter tersebut. "Saya tidak menjerat dengan tuduhan pemalsuan data rumah susun karena hukumannya terlalu ringan, tapi dengan UU Perbankan," ujar dia.

    Saat meresmikan Rusunawa Tambora, Ahok, sapaan akrab Basuki, memperingatkan agar warga tidak menyewakan kembali unit rusun tersebut. Peringatan itu diberikan setelah melihat fasilitas rusun yang sangat bagus. Bahkan, dia menyamakan rusun tersebut dengan apartemen yang ada di Singapura.

    Murahnya biaya sewa, yakni Rp 458 ribu per bulan, membuat rusun itu bisa saja diselewengkan. Sebab, apartemen berukuran 30 meter persegi biasa disewakan dengan tarif Rp 2,5 juta per bulan. Harga itu pun dianggap sangat menarik bagi warga kelas menengah yang mencari hunian di tengah kota. "Dan oleh pengembang apartemen seperti ini dijual sampai Rp 400 juta per unit," kata dia.

    Sebelumnya, Ahok meresmikan empat rumah susun sederhana sewa milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Secara simbolis, peresmian itu digelar di halaman Rusunawa Tambora di Jakarta Barat, Selasa, 24 Februari 2015. Rusun setinggi 16 lantai itu tergolong modern karena sudah dilengkapi dengan lift untuk membantu penghuni.

    DIMAS SIREGAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.