Depok Tak Bisa Terima Disebut 'Kota Terkotor'  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pemulung mengais sampah plastik pada sampah-sampah yang menumpuk di sekitar pintu air Tanah Baru, Depok, Jawa Barat, Minggu (11/11). TEMPO/ Gunawan Wicaksono

    Seorang pemulung mengais sampah plastik pada sampah-sampah yang menumpuk di sekitar pintu air Tanah Baru, Depok, Jawa Barat, Minggu (11/11). TEMPO/ Gunawan Wicaksono

    TEMPO.CO, Depok - Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Depok Wijayanto menolak pemberitaan yang menyebut Kota Depok sebagai kota terkotor di Jawa Barat. Ia mengatakan berdasarkan hasil penilaian Kementerian Lingkungan Hidup, Kota Depok pada proses seleksi pertama piala Adipura, dinyatakan lolos dengan nilai yang cukup.

    "Nilai kita resmi dari Kementerian 71,28 artinya bisa ikut tahap selanjutnya (tidak gugur). Saya juga lagi klarifikasi ke Kementerian," kata Wijayanto, Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Depok, melalui pesan singkatnya kepada Tempo, Selasa, 24 Februari 2015. Dia mengatakan pihaknya tidak terima Depok disebut sebagai kota terkotor.

    "Kota Depok lolos tahap berikutnya, artinya tidak terkotor," kata dia. Ia mengatakan kota Bekasi lah yang tidak lolos proses seleksi sehingga seharusnya predikat terkotor bukan ditujukan kepada Kota Depok.

    "Saya juga sudah klarifikasi ke Asisten Deputi Persampahan Kementerian Lingkungan Hidup, Sudirman. Pak Deputi tidak pernah mengatakan seperti berita di Tempo," kata dia.

    Ia menyampaikan sesuai data yang diterima Badan Lingungan Hidup Daerah Depok, Kota Depok memperoleh peringkat terbaik kota metropolitan se-Jawa Barat dengan nilai 71,28 dan layak lanjut ke penilaian selanjutnya.

    Asisten Deputi Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup Sudirman mengatakan pihaknya sudah mengeluarkan penilaian keempat belas kota dalam tahap pertama di Piala Adipura 2015. Empat belas kota itu merupakan kota metropolitan di Indonesia.

    Menurut Sudirman, kota yang mendapatkan peringkat terendah adalah Kota Bekasi. "Kriteria itu didapat dari penilaian kebersihan, kualitas air, dan keteduhan," kata dia ketika dihubungi, Selasa, 24 Februari 2015.

    Sudirman menjelaskan peringkat kota dalam tahap awal penilaian itu. Pertama, kata dia, Kota Surabaya. Kedua, Palembang. Ketiga, Kota Tangerang. Keempat, Semarang. Kelima, Medan. Keenam Jakarta Pusat, ketujuh Makassar, kedelapan Jakarta Selatan, kesembilan Depok, kesepuluh Jakarta Timur. Peringkat sebelas Jakarta Utara. Peringkat dua belas, Jakarta Barat. Peringkat tiga belas, Bandung, dan peringkat empat belas Bekasi.

    Menurut dia, nilai awal itu, akan dikaji lagi ke tahap selanjutnya. Seperti manajemen kerja nilai daerah, nilai fisik air dan udara, serta nilai manajemen air dan udara. "Terakhir penilaian dari masyarakat," katanya.

    MAYA NAWANGWULAN | HUSSEIN ABRI YUSUF


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.